[LiaParticipant Rookie]

Sebagai pembaca, menurut saya tulisannya tajam dan relevan. PMK 112/2025 sudah tepat memperkuat pencegahan treaty abuse, tapi penerapan PPT berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika tanpa pedoman yang jelas. Tantangan utamanya ada pada pembuktian “tujuan utama” yang sifatnya sangat subjektif. Karena itu, guidance teknis dan contoh kasus dari DJP akan sangat membantu. Ke depan, aturan ini jelas mendorong tax planning berbasis substance dan commercial rationale, bukan sekadar struktur.