Dari perspektif kebijakan, langkah ini menunjukkan bahwa DJP sedang bergerak ke arah compliance risk management, yaitu mengelompokkan WP berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan dan melakukan intervensi yang sesuai. Email blast menjadi salah satu instrumen untuk kelompok WP yang masih bisa didorong kepatuhannya secara sukarela (voluntary compliance), sebelum masuk ke tahap penegakan yang lebih intensif. Strategi ini relatif lebih efisien dari sisi biaya dan juga lebih “ramah” dibandingkan langsung melakukan tindakan represif.
