Langkah ini bukan sekadar pengingat biasa, melainkan bagian dari upaya intensifikasi penerimaan negara dengan memanfaatkan basis data yang dimiliki otoritas pajak, termasuk hasil integrasi informasi keuangan, pelaporan SPT, hingga potensi ketidaksesuaian data yang terdeteksi melalui sistem. Dengan kata lain, email blast tersebut bisa dilihat sebagai “soft enforcement”, yaitu pendekatan persuasif sebelum DJP mengambil langkah penegakan hukum yang lebih tegas seperti surat teguran resmi, surat paksa, atau tindakan penagihan aktif lainnya.
