[Agus SalamParticipant Rookie]

Langkah Presiden terpilih Prabowo dalam mewacanakan reformasi perpajakan tentu menarik dan layak diapresiasi, apalagi dengan semangat keberpihakan terhadap kelompok berpenghasilan rendah, termasuk buruh. Pernyataan “ngapain buruh dipajaki” barangkali terdengar populis, tapi di sisi lain juga menyuarakan kegelisahan banyak pekerja selama ini: bahwa mereka merasa ikut menanggung beban, tanpa merasakan cukup manfaat.

Namun pertanyaannya kemudian, seperti yang Mas sampaikan: apakah ini hanya narasi, atau benar-benar akan dibarengi desain sistemik yang kuat, adil, dan berkelanjutan?

Struktur tarif progresif saat ini memang sudah cukup logis di atas kertas, tapi masih menyisakan banyak ruang untuk kritik—terutama dalam eksekusi di lapangan. Banyak WP besar yang masih bisa “bermain” lewat celah tax planning yang belum tertutup. Sementara pekerja sektor formal, yang penghasilannya terpotong otomatis, justru menjadi pihak yang paling patuh—karena tidak punya pilihan.

Beberapa catatan penting:

Reformasi butuh keberanian mengeksekusi, bukan sekadar mengubah angka tarif. DJP perlu diperkuat secara kualitas SDM, teknologi, dan integritas. Kita tidak bisa berharap pada sistem yang adil, jika audit dan pengawasannya masih berat sebelah.

Dewan Kesejahteraan Buruh adalah ide partisipatif yang baik, asalkan tidak menjadi simbol tanpa taring. Perwakilan buruh harus punya kapasitas dan ruang nyata dalam advokasi kebijakan fiskal.

Iklim investasi tetap harus dijaga, tapi jangan sampai menjadi dalih untuk terus memanjakan WP besar dengan insentif yang tidak tepat sasaran. Banyak negara dengan tarif tinggi tetap bisa menjadi tujuan investasi, karena mereka unggul dalam hal stabilitas hukum, SDM, dan infrastruktur.

Saya setuju: narasi reformasi pajak ini harus dibingkai sebagai langkah menuju fairness, bukan populisme. Pajak bukan sekadar soal pungutan, tapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan publik bisa tumbuh ketika pajak benar-benar dirasakan manfaatnya—oleh semua lapisan masyarakat.

Saya jadi ingin bertanya balik ke rekan-rekan:
Kalau kita mau menyusun ulang sistem pajak agar lebih adil, apa yang harus kita mulai lebih dulu—menyempurnakan tarif, menutup celah loophole, atau memperbaiki trust dan transparansi penggunaan pajak itu sendiri?