[WIDDY FERDIANSYAHParticipant Rookie]

Langkah pemerintah dalam memperkuat ekosistem data nasional melalui kolaborasi lintas lembaga patut diapresiasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dewan Nasional KEK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menunjukkan komitmen konkret dalam mendorong penyediaan dan integrasi data statistik yang kredibel.

Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pemerintah dapat merancang program pembangunan secara lebih efisien, terukur, dan sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK hingga triwulan I 2025 juga menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan kawasan strategis tersebut mulai memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Integrasi data melalui sistem LKPM dan PPKEK yang melibatkan berbagai lembaga juga menjadi contoh baik bagaimana sinergi antarinstansi dapat memperkuat fungsi data sebagai instrumen pembangunan.

Ke depan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberlanjutan kolaborasi ini, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, transformasi digital dan pembangunan berbasis data dapat berjalan secara beriringan dan saling mendukung.