[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

Halo Fintax Community,

Saya ingin mengangkat diskusi terkait peluncuran Program Paket Ekonomi 2025 oleh pemerintah, yang baru saja diumumkan dengan total pagu sebesar Rp16,23 triliun. Program ini memuat 8 kebijakan stimulus, mulai dari insentif perpajakan, bantuan sosial, hingga dukungan terhadap sektor tenaga kerja dan infrastruktur ekonomi digital.

Menurut saya, program ini cukup komprehensif karena menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor strategis. Beberapa poin yang cukup menarik perhatian adalah:

1. Bantuan magang untuk fresh graduate berupa uang saku selama 6 bulan. Ini bisa menjadi jembatan penting untuk mengurangi pengangguran terdidik, sekaligus memberikan pengalaman kerja awal.

2. PPh 21 DTP untuk sektor HOREKA, yang mencakup 552.000 pekerja. Ini jelas mendukung sektor pariwisata yang masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi.

3. Bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM—program ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah, terutama menjelang akhir tahun.

4. Diskon 50% iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal seperti driver ojol, kurir, dan supir logistik. Langkah ini menurut saya adalah bentuk inklusi sosial yang sangat relevan.

Namun, di sisi lain, saya rasa perlu kita diskusikan efektivitas implementasinya. Misalnya, bagaimana mekanisme seleksi peserta program magang? Apakah perusahaan benar-benar siap menjadi mitra pembinaan? Untuk bantuan pangan, bagaimana pengawasan distribusinya agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bansos lainnya?

Selain itu, pagu sebesar Rp16,23 triliun tentu bukan jumlah kecil. Meskipun Menteri Keuangan menyatakan program ini tidak akan memperlebar defisit APBN, saya rasa tetap penting untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana tersebut.

Menurut teman-teman, apakah program-program ini bersifat strategis dan berkelanjutan, atau lebih sebagai solusi jangka pendek menjelang tahun politik? Apakah sektor UMKM juga mendapatkan perhatian cukup di dalam paket ini?

Yuk, kita diskusi. Pendapat teman-teman akan sangat memperkaya perspektif saya

[LiaParticipant Rookie]

Terakhir, saya ingin menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Dengan demikian, program ini bisa menjadi contoh baik bagi program-program lainnya di masa depan. Bagaimana menurutmu, apakah pemerintah sudah memiliki rencana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana?

[LiaParticipant Rookie]

Saya setuju bahwa program ini perlu diapresiasi, tapi juga perlu dilihat dari perspektif jangka panjang. Apakah program ini akan berkelanjutan atau hanya solusi jangka pendek menjelang tahun politik? Saya rasa penting untuk memantau implementasi program ini dan mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan demikian, kita bisa menilai apakah program ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.

[LiaParticipant Rookie]

Mengenai sektor UMKM, saya kurang yakin apakah mereka mendapatkan perhatian yang cukup dalam paket ini. Meskipun ada beberapa poin yang mendukung sektor pariwisata dan pekerja informal, namun tidak ada penjelasan spesifik tentang dukungan untuk UMKM. Mungkin kita perlu menunggu detail lebih lanjut tentang program ini untuk mengetahui apakah UMKM juga akan mendapatkan manfaat.

[LiaParticipant Rookie]

Tambahan lagi, saya rasa penting untuk memantau implementasi program ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain yang sudah ada. Misalnya, bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM perlu diintegrasikan dengan program bansos lainnya untuk menghindari duplikasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana juga perlu dijaga agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

[LiaParticipant Rookie]

Setuju banget dengan pendapat kamu Albert! Program Paket Ekonomi 2025 ini memang terlihat komprehensif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat. Bantuan magang untuk fresh graduate dan diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal adalah langkah yang tepat untuk mendukung sektor tenaga kerja. Namun, seperti yang kamu sebutkan, mekanisme seleksi peserta program magang dan kesiapan perusahaan sebagai mitra pembinaan perlu diperhatikan agar program ini efektif.