[Albert YosuaParticipant Rookie]

Saya juga sependapat bahwa mekanisme pencabutan penunjukan ini memang memberikan opsi bagi pelaku usaha PMSE yang sudah tidak memenuhi kriteria untuk keluar dari kewajiban perpajakan. Ini tentunya memberi ruang untuk fleksibilitas dan kejelasan bagi mereka.

Namun, masalah verifikasi DJP memang menjadi perhatian utama. Untuk pelaku usaha luar negeri, mungkin ada tantangan lebih dalam proses komunikasi dan konfirmasi data. Terlebih lagi, saat ini kita tahu bahwa banyak marketplace internasional yang beroperasi di Indonesia, namun seringkali data transaksi dan aksesnya cukup sulit dilacak dengan akurat.

Menurut kamu, apakah DJP sudah cukup siap dengan infrastruktur teknologi untuk memastikan proses verifikasi ini berjalan lancar dan cepat, terutama dalam hal pelaku usaha luar negeri yang mungkin tidak sepenuhnya paham dengan sistem kita?

Mari teruskan diskusinya! 👇