Namun, dalam praktiknya, jika pihak pemberi kerja justru memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%, maka secara hukum pemotongan tersebut tidak sesuai objek. Karena PPh 23 berlaku untuk jasa umum yang tidak masuk kategori final. Artinya, dari sisi penerima jasa, sebetulnya penghasilan tersebut tetap merupakan penghasilan yang seharusnya dikenai PPh Final, terlepas dari kesalahan lawan transaksi.