[Mekari Community Moderator]

Up

3

::

Mengenal UMK, UMP, UMSK, dan UMSP di Indonesia

Di Indonesia, upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak.
Namun, istilah upah minimum tidak hanya satu. Ada UMP, UMK, UMSK, dan UMSP yang masing-masing memiliki fungsi dan cakupan berbeda.

1. UMP (Upah Minimum Provinsi)UMP adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.
   📌 Ciri utama UMP:
   1. Berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi
   2. Menjadi batas upah terendah jika daerah tersebut tidak menetapkan UMK
   3. Digunakan sebagai acuan awal perhitungan upah

   📌 Contoh: UMP DKI Jakarta, UMP Jawa Barat, UMP Bali

2. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)UMK adalah upah minimum yang berlaku di kabupaten atau kota tertentu dalam satu provinsi.
   📌 Ciri utama UMK:
   1. Biasanya lebih tinggi dari UMP
   2. Disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah
   3. Ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota

   📌 Catatan penting: Jika suatu kabupaten/kota memiliki UMK, maka UMK yang berlaku, bukan UMP.

   📌 Contoh: UMK Kota Surabaya, UMK Kabupaten Bekasi

3. UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota)UMSK adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat kabupaten/kota.
   📌 Ciri utama UMSK:
   1. Berlaku hanya untuk sektor tertentu (misalnya manufaktur, pertambangan, kimia)
   2. Lebih tinggi dari UMK
   3. Ditujukan untuk sektor dengan risiko kerja atau keuntungan tinggi

   📌 Contoh sektor UMSK:

   • Industri otomotif
   • Industri kimia
   • Industri logam berat

   Tidak semua daerah atau sektor memiliki UMSK.

4. UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi)UMSP adalah upah minimum sektoral yang berlaku di tingkat provinsi.
   📌 Ciri utama UMSP:
   1. Berlaku lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
   2. Ditetapkan untuk sektor-sektor tertentu di tingkat provinsi
   3. Lebih tinggi dari UMP
   📌 Perbedaan dengan UMSK
   • UMSK → level kabupaten/kota
   • UMSP → level provinsi

[GUNTUR OKTAVIAN Rookie]

Bagaimana jika suatu perusahaan yang berkaitan dengan logam tapi upah minimum yang digunakan tidak UMSP melainkan hanya menggunakan UMP?

[Afdhal Rabbani Putra Rookie]

Perusahaan sektor logam hanya boleh menggunakan UMP jika sektor logam tidak ditetapkan sebagai UMSP atau UMSK di daerah tersebut. Jika sektor logam telah ditetapkan sebagai upah minimum sektoral, maka perusahaan wajib menggunakan UMSP atau UMSK dan tidak boleh membayar hanya berdasarkan UMP. Prinsipnya, upah minimum harus mengikuti ketentuan yang paling spesifik dan paling tinggi sesuai wilayah dan sektor usaha yang berlaku.

[GUNTUR OKTAVIAN Rookie]

Artinya sebenarnya itu tergantung pada wilayah tersebut mau menetapkan sektor logam menjadi UMSP atau tidak dong?

Takutnya menjadi ketidakadilan karena dengan resiko yang sama, nanti timbul kecemburuan antar wilayah.

Misal di daerah A menetapkan sektor logam sebagai UMSP, tapi di daerah B tidak menetapkan hal tersebut. Bukannya akibatnya nanti terjadi kecemburuan dari karyawan di daerah B terhadap ketentuan penetapan sektor logam di daerah A?

[Afdhal Rabbani Putra Rookie]

Iya benar, penetapan sektor logam sebagai UMSP memang bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu sektor dianggap layak masuk upah minimum sektoral, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan industri, produktivitas, dan struktur pasar kerja setempat.

Soal potensi ketidakadilan, kekhawatiran itu wajar dan memang bisa terjadi. Ketika daerah A menetapkan sektor logam sebagai UMSP sementara daerah B tidak, maka pekerja dengan jenis pekerjaan dan risiko kerja yang sama dapat menerima upah minimum yang berbeda. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan antarwilayah, terutama jika jarak geografisnya berdekatan atau industrinya sejenis.

Namun secara regulasi, perbedaan tersebut dianggap sah karena upah minimum memang dirancang berbasis wilayah, bukan nasional per sektor. Negara mengakui bahwa biaya hidup, daya saing industri, dan kemampuan usaha tidak selalu sama di setiap daerah. Meski begitu, ketimpangan ini sering menjadi bahan evaluasi pemerintah dan serikat pekerja untuk mendorong peninjauan ulang atau perluasan penetapan upah sektoral agar lebih adil dan selaras antarwilayah.

[WIDDY FERDIANSYAH Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kembali berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Oktober 2024 yang membatalkan ketentuan penghapusan UMSK dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

[KASPAR PURBA Rookie]

Oh ternyata berbeda-beda ya, saya dulu tahunya UMR sih

[ERINA AIRIN Rookie]

wah menarik banget pembahasannya ya, harus lebih didalami lagi nih buat saya hehe

[Penjualan – Lamongan Rookie]

wah baru tahu nih, saya tahunya hanya UMK dan UMR saja,

[ACCOUNTING HO Rookie]

wah ternyata seperti itu ya bedanya

[AKHMAD Rookie]

so helpful!