[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk fokus pada pembiayaan ekspor bernilai tambah patut diapresiasi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi global 2026. Penegasan reposisi mandat LPEI sebagai katalis transformasi ekspor nasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan volume ekspor, tetapi juga kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini penting mengingat ketergantungan pada ekspor komoditas mentah selama ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ibarat “engine restart” yang disampaikan Menkeu, pembenahan LPEI memang tidak bisa berhenti pada pergantian pimpinan semata. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem, tata kelola, dan manajemen risiko menjadi kunci agar LPEI kembali dipercaya sebagai instrumen negara yang kredibel. Dalam konteks pembiayaan ekspor, risiko gagal bayar, mismatch pasar, hingga ketergantungan pada debitur tertentu harus dikelola secara lebih disiplin. Tanpa tata kelola yang kuat, dorongan pembiayaan justru berpotensi menjadi beban fiskal di kemudian hari.

Fokus pembiayaan pada sektor manufaktur, agroindustri, ekonomi hijau, serta pengembangan produk halal juga mencerminkan arah kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sektor-sektor tersebut tidak hanya memiliki potensi ekspor yang besar, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok dalam negeri. Namun demikian, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pembiayaan LPEI benar-benar bersifat market oriented dan bankable, sebagaimana ditekankan Menkeu, agar tidak terjadi distorsi pasar atau moral hazard.

Menurut saya, keberhasilan transformasi LPEI ke depan sangat bergantung pada keseimbangan antara peran sebagai agen pembangunan dan disiplin komersial. Di satu sisi, LPEI dituntut mendukung eksportir baru dan sektor prioritas yang berisiko lebih tinggi. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap harus dijaga agar kepercayaan publik tidak kembali tergerus. Jika kepemimpinan baru mampu menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pengambilan keputusan berbasis risiko, LPEI berpeluang besar menjadi akselerator ekspor nasional yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga relevan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, bagaimana menurut rekan-rekan Fintax Community strategi ideal agar LPEI tetap inklusif mendukung eksportir baru, namun tetap menjaga prinsip komersial dan manajemen risiko yang ketat?