[Fellicia dwi mutiara Rookie]

Up

0

::

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr mengenai perkara perceraian yang

diputus secara verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis

hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 125 HIR, faktafakta yang terungkap di persidangan, alat bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan oleh

penggugat. Hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan

yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Selain itu, putusan

hakim telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga

membahas mengenai pengertian verstek, dasar hukum verstek, dan upaya hukum verzet sebagai

bentuk perlindungan hak bagi pihak tergugat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perceraian, Verstek, Pertimbangan Hakim.

 

 

 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari negara hukum

adalah seluruh tindakan masyarakat maupun pemerintah harus didasarkan pada hukum yang

berlaku. Salah satu bentuk pelaksanaan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang

berfungsi menyelesaikan sengketa secara adil dan memberikan perlindungan hukum kepada

masyarakat.1

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara individu sering kali

menimbulkan sengketa, termasuk sengketa dalam hubungan rumah tangga. Perkawinan sebagai

suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita bertujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya, banyak rumah

tangga yang tidak mampu mempertahankan keharmonisan sehingga berakhir pada perceraian.2

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum luas, baik

terhadap suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu,

perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus melalui proses pengadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Dalam praktik peradilan perdata, sering ditemukan keadaan di mana pihak tergugat tidak

hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran

tergugat tersebut menyebabkan hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek. Putusan verstek

adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat karena tergugat dianggap tidak

menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan.3

Tujuan adanya putusan verstek adalah agar proses peradilan tetap berjalan efektif dan

tidak terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Akan tetapi, hakim tetap wajib

memperhatikan prinsip keadilan dan tidak serta-merta mengabulkan gugatan penggugat tanpa

pembuktian yang cukup. Hakim tetap harus memeriksa alat bukti, mendengar saksi, dan

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada.4

Dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr, majelis hakim menjatuhkan putusan

perceraian secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah

dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab itu, perkara ini menarik untuk dianalisis dari sudut

pandang hukum acara perdata dan hukum perkawinan di Indonesia.

1 Dadan Muttaqien, Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006, hlm. 1.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Pasal 125 HIR.

4 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 144.

 

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr?

2. Bagaimana penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian tersebut?

3. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?

 

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Verstek

Istilah verstek berasal dari bahasa Belanda yang berarti ketidakhadiran pihak tergugat dalam

persidangan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan

Pasal 149 RBg. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada hari

sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim dapat

memutus perkara tanpa kehadiran tergugat.

5

Menurut Yahya Harahap, putusan verstek merupakan bentuk sanksi hukum kepada tergugat

yang tidak menghormati proses peradilan. Akan tetapi, putusan verstek bukan berarti penggugat

otomatis dimenangkan. Hakim tetap wajib memeriksa apakah gugatan tersebut beralasan dan

tidak bertentangan dengan hokum.

6

Menurut Retnowulan dan Iskandar, verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir

meskipun ia menurut hukum acara harus datang.

7 Dalam fiqh Islam, putusan verstek dibolehkan

dan biasanya disebut dengan istilah al-qada’ ‘ala al-ga’ib.

8

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang

dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut Mahkamah Agung,

putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasanalasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini menghindari adanya kebohongan

dalam perkara perceraian sekaligus menerapkan azas dalam Hukum Perkawinan, yaitu

mempersulit perceraian.

9 Untuk itulah, menurut Ahmad Mujahidin, putusan verstek akan

dijatuhkan ketika syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam pasal 125 HIR tersebut harus

diperiksa dengan teliti.

Berdasar pasal 125 HIR (1) atau pasal 76 Rv, syarat sah penerapan acara verstek adalah:

a) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

b) Tidak hadir tanpa alasan;

 

c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.10

Melengkapi syarat di atas, M. Yahya Harahap menambahkan (a) Petitum (tuntutan) tidak

melawan hak; dan (b) Petitum (tuntutan) beralasan.11

Pemaparan di atas menjelaskan, bahwa suatu putusan verstek dapat dijatuhkan apabila

terpenuhi syarat-syarat yaitu, (1) tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan

tidak mewakilkan, (2) tergugat tidak mengajukan eksepsi, (3) penggugat hadir di persidangan dan

mohon putusan, dan (4) petitum/ tuntutan tidak melawan hak serta beralasan.

Dalam hukum acara perdata, putusan verstek memiliki tujuan penting yaitu menjaga

efektivitas persidangan dan mencegah pihak tergugat menghambat proses peradilan dengan cara

tidak hadir secara sengaja. Dengan adanya putusan verstek, proses penyelesaian perkara dapat

tetap berjalan sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana.

Selain itu, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan kepada tergugat melalui upaya

hukum verzet. Verzet adalah perlawanan terhadap putusan verstek yang diajukan oleh pihak

tergugat dalam jangka waktu tertentu setelah putusan diberitahukan. Melalui verzet, tergugat

memperoleh kesempatan untuk membela diri dan menghadirkan bukti-bukti yang belum sempat

diajukan sebelumnya.12

B. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

4. HIR/RBg mengenai hukum acara perdata.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian

hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat

hidup rukun lagi sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun

1975 yang menyebutkan beberapa alasan perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran terusmenerus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, kekerasan dalam rumah tangga, hingga

perselingkuhan.13

Dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum

tetapi juga aspek sosial dan psikologis para pihak. Hakim harus menilai apakah rumah tangga

tersebut masih mungkin dipertahankan atau justru perceraian menjadi solusi terbaik untuk

menghindari konflik berkepanjangan.

C. Kronologi Perkara

10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 383

11 Ibid, hlm. 383.

12 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 352.

13 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr, Penggugat dan Tergugat merupakan

pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan tercatat pada instansi yang berwenang.

Pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga berjalan baik dan harmonis. Namun seiring

berjalannya waktu, hubungan keduanya mulai mengalami keretakan.

Perselisihan terjadi karena masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan karena

pertengkaran sering terjadi secara terus-menerus. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga

maupun lingkungan sekitar juga tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak.

Karena kondisi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri

Cikarang. Selama proses persidangan, tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil

secara sah dan patut oleh juru sita pengadilan. Oleh karena itu, majelis hakim melanjutkan

pemeriksaan perkara dan memutus secara verstek.

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama,

hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut

sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat dianggap

sebagai bentuk tidak digunakannya hak untuk membela diri.

Kedua, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Penggugat

mengajukan bukti surat berupa dokumen perkawinan serta menghadirkan saksi-saksi yang

menerangkan bahwa rumah tangga para pihak memang sudah tidak harmonis dan sering terjadi

pertengkaran.

Ketiga, hakim mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim berpendapat bahwa tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal sudah tidak tercapai sehingga mempertahankan perkawinan justru akan

menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis

hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkawinan para pihak putus karena

perceraian.

E. Analisis Yuridis

Secara yuridis, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim

menerapkan Pasal 125 HIR mengenai verstek dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan secara tepat. Hakim juga menerapkan asas audi et alteram partem

secara proporsional. Meskipun tergugat tidak hadir, pengadilan tetap memberikan kesempatan

melalui pemanggilan resmi dan patut. Dengan demikian, hak tergugat tetap terlindungi.

Selain itu, putusan ini mencerminkan asas kepastian hukum karena status hukum para pihak

menjadi jelas setelah adanya putusan pengadilan. Dari sisi kemanfaatan, perceraian dianggap

sebagai solusi terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar dalam rumah tangg.

 

. Analisis Yuridis

Secara yuridis, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim

menerapkan Pasal 125 HIR mengenai verstek dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan secara tepat. Hakim juga menerapkan asas audi et alteram partem

secara proporsional. Meskipun tergugat tidak hadir, pengadilan tetap memberikan kesempatan

melalui pemanggilan resmi dan patut. Dengan demikian, hak tergugat tetap terlindungi.

Selain itu, putusan ini mencerminkan asas kepastian hukum karena status hukum para pihak

menjadi jelas setelah adanya putusan pengadilan. Dari sisi kemanfaatan, perceraian dianggap

sebagai solusi terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar dalam rumah tangga.

Namun demikian, hakim harus tetap berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek. Hakim

tidak boleh hanya berpatokan pada ketidakhadiran tergugat tetapi juga harus memastikan bahwa

dalil gugatan penggugat benar-benar terbukti secara hukum.14

F. Upaya Hukum Verzet

Tergugat yang tidak menerima putusan verstek dapat mengajukan verzet atau perlawanan.

Verzet merupakan upaya hukum biasa yang diberikan kepada tergugat untuk membela haknya

setelah dijatuhi putusan verstek. Menurut Pasal 129 HIR, verzet harus diajukan dalam waktu 14

hari setelah putusan diberitahukan kepada tergugat. Setelah verzet diajukan, perkara diperiksa

kembali seperti pemeriksaan biasa dengan menghadirkan kedua belah pihak.

Adanya verzet menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia tetap memberikan

perlindungan hukum kepada pihak tergugat. Dengan demikian, putusan verstek tidak

menghilangkan hak tergugat untuk memperoleh keadilan.15

 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr, dapat disimpulkan

bahwa:

1. Putusan verstek dijatuhkan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut.

2. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang

berlaku.

3. Putusan hakim telah sesuai dengan Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

4. Putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus tetap berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek dan tetap mengutamakan

pembuktian.

2. Pengadilan perlu mengoptimalkan mediasi dalam perkara perceraian.

3. Masyarakat perlu memahami pentingnya menghadiri persidangan agar hak-haknya terlindungi

secara hukum.

 

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ckr.

Arto, H. A. (1999). Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Harahap, M. Y. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Rasyid, R. A. (2012). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1995). Hukum Acara Perdata Dalam Teori

dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.

Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta:

Sinar Grafika.

Sarwono. (2012). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarto. (2014). Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group