Home / Topics / Finance & Tax / Coa untuk Pajak
- This topic has 4 replies, 5 voices, and was last updated 9 months ago by
Mochamad Giri Irawan.
Coa untuk Pajak
June 18, 2024 at 9:20 pm-
-
Up::0
Halo, semua saya basic bukan akuntan jadi baru banget dan masih awam banget.
Ini mau masukin biaya pajak final umkm dan pb1. Saat buat akun pajaknya saya binggung apa kedua pajak itu memotong atau tidak ya?
Akun Pajak Penjualan(2-20500) PPN Keluaran
Akun Pajak Pembelian(1-10500) PPN Masukanapa ini sudah benar masuk COA ini saja? terima kasih
-
Halo, perkenalkan saya Barokah. Mungkin izin sharing sedikit ya Bu Sherly.
Untuk Pajak Final UMKM -> Pajak ini dikenakan secara final atas omset usaha tertentu dan tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Artinya, jumlah pajak ini langsung dihitung dari omset dan dibayarkan tanpa mengurangi pajak yang telah dibayar atas pembelian (PPN Masukan)
Dan untuk PB1: Pajak ini juga dikenakan secara langsung atas kepemilikan properti dan tidak terkait dengan sistem pemotongan pajak PPN seperti pada transaksi barang dan jasa.
Kalau berdasarkan informasi ini, COA (Chart of Accounts) yang Ibu sebutkan sepertinya merujuk pada akun-akun yang digunakan untuk merekam PPN (Pajak Pertambahan Nilai), bukan untuk Pajak Final UMKM atau PB1. Namun, jika Ibu mengelola akun-akun dalam sistem akuntansi Ibu, berikut adalah penyesuaian yang bisa dilakukan:
– Akun Pajak Penjualan (2-20500) PPN Keluaran: Digunakan untuk merekam PPN yang harus Anda tambahkan ke harga jual produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan.
– Akun Pajak Pembelian (1-10500) PPN Masukan: Digunakan untuk merekam PPN yang telah Anda bayarkan pada pembelian barang atau jasa dari pemasok.
Namun, untuk merekam Pajak Final UMKM dan PB1, biasanya Anda membutuhkan akun tersendiri yang terpisah dari PPN.Semoga bisa sedikit membantu ya Bu
-
Sedikit menambahkan untuk akun terkait PPN.
Akun PPN Keluaran : Kategori utang – kepala 2
Akun PPN Masukan : Kategori aset – kepala 1
Akun Utang PPN Masa : Kategori utang – kepala 2
Berikut jurnal umumnya :
Ketika terjadi penjualan :
Cash xxx
PPN Keluaran xxx
Pendapatan xxx
Ketika ada pembelian :
Persediaan Barang xxx
PPN Masukan xxx
Utang Usaha xxx
Ketika awal bulan berikutnya (jurnal pengakuan utang PPN Masa) :
PPN Keluaran xxx
PPN Masukan xxx
Utang PPN xxx
Ketika pembayaran PPN Masa :
Utang PPN xxx
Cash xxx
Setiap bulan akun PPN Masukan dan PPN Keluaran di nol kan dengan jurnal pengakuan PPN Masa.
Jika ada tambahan atau koreksi dari yang lain silakan. Kebetulan background saya lebih banyak di accounting daripada di pajak. Dan masih perlu banyak belajar lagi
-
Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, Pajak Final UMKM dan PB1 tidak dikenakan melalui mekanisme PPN, jadi sebaiknya memang dibuatkan akun tersendiri untuk pajak-pajak tersebut, terpisah dari akun PPN.
Untuk Pajak Final UMKM, biasanya menggunakan akun khusus untuk pajak final yang dikenakan atas omset usaha. Begitu juga untuk PB1, yang berkaitan dengan pajak properti, biasanya juga memerlukan akun terpisah untuk mencatatnya.
Namun, jika Ibu ingin tetap mengacu pada COA yang sudah ada (Akun Pajak Penjualan PPN Keluaran dan Pajak Pembelian PPN Masukan), pastikan saja untuk membedakan antara transaksi yang berkaitan dengan PPN dan yang berkaitan dengan pajak final UMKM atau PB1.
-
Sebaiknya membuat COA baru Bu.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak halo akuntan baru mau
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak masih mau
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak semua baru mau
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak halo akuntan baru mau
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak semua akuntan baru masih mau
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak semua akuntan baru mau
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak mau
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak masih
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
