[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 5 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 timesReply to a topic 10 times]

Up

0

::

In late 2024, Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, announced a series of fiscal stimulus packages for 2025. In a press release (Number HM.4.6/440/SET.M.EKON.3/12/2024), he stated that these measures are intended to maintain public welfare .

 

Key incentives to maintain purchasing power include Value-Added Tax (VAT) borne by the government incentive for property and electric vehicle purchases and Article 21 income tax borne by the government incentive for labor-intensive industries.

 

Following this announcement, the government issued Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan / PMK) Number 10 of 2025, detailing the Article 21 income tax provisions for certain incomes borne by the government as part of the 2025 fiscal year economic stimulus.

 

Summary of the Regulation

 

PMK Number 10 of 2025 outlines the following key points:

 

1. The government will cover Article 21 income tax for certain employees of employers meeting specific criteria and requirements.

 

2. Article 21 income tax borne by the government incentive is provided from January to December 2025.

 

3. Employers must meet the following criteria:

a. operating in the following industrial sectors:

• footwear;

• textile and apparel;

• furniture; or

• leather and leather goods; and

b. have a business field classification code as specified in Appendix Point A of PMK Number 10 of 2025.

 

4. Employees eligible for Article 21 income tax borne by the government incentive must meet the following requirements:

a. permanent employees with the following conditions:

• have a Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP) and/or National Identification Number (Nomor Induk Kependudukan / NIK);

• receive or earn a fixed and regular gross income of no more than IDR 10,000,000; and

• not receiving other Article 21 income tax borne by the government incentive based on tax laws and regulations.

b. non-permanent employees with the following conditions:

• have an NPWP and/or NIK;

• receive wages that do not exceed an average of IDR 500,000 per day for daily, weekly, per-unit, or piecework payments, or an average of IDR 10,000,000 per month for monthly payments; and

• not receiving other Article 21 income tax borne by the government incentive based on tax laws and regulations.

 

5. Article 21 income tax borne by the government incentive must be paid in cash by the employer.

 

6. Employers must provide Withholding Article 21 Income Tax Slips and report the use of incentives in the Periodic Article 21 Income Tax Return.

 

Relevant Provisions:

 

1. Article 17 Section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

2. Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax as amended by Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.

3. Law Number 17 of 2003 regarding State Finance.

[LiaParticipant Legend Show Details 5 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 timesReply to a topic 10 times]

Dear pak Albert berhubung aku English nya gak bagus so aku translate kayak gini ya article nya, mohon izin sebelumnya🙏

Pada akhir tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan serangkaian paket stimulus fiskal untuk tahun 2025. Dalam siaran pers (Nomor HM.4.6/440/SET.M.EKON.3/12/2024), ia menyatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Insentif utama untuk mempertahankan daya beli meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk industri padat karya.

Setelah pengumuman ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang merinci ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah sebagai bagian dari stimulus ekonomi tahun anggaran 2025.

Ringkasan Peraturan

PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur poin-poin penting berikut:

1. Pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tertentu dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.

2. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah diberikan mulai Januari hingga Desember 2025.

3. Kriteria untuk pemberi kerja:
a. Beroperasi di sektor industri berikut:

• alas kaki;

• tekstil dan pakaian jadi;

• furnitur; atau

• kulit dan barang dari kulit; dan

b. Memiliki kode klasifikasi bidang usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran A PMK Nomor 10 Tahun 2025.

4. Karyawan yang memenuhi syarat untuk insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus memenuhi persyaratan berikut:
a. Karyawan tetap dengan kondisi berikut:

• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK);

• Mendapatkan penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000; dan

• Tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 lain yang ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Karyawan tidak tetap dengan kondisi berikut:

• Memiliki NPWP dan/atau NIK;

• Menerima upah yang tidak melebihi rata-rata Rp500.000 per hari untuk pembayaran harian, mingguan, per unit, atau borongan, atau rata-rata Rp10.000.000 per bulan untuk pembayaran bulanan; dan

• Tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 lain yang ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja

6. Pemberi kerja harus memberikan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan melaporkan penggunaan insentif dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21.

Ketentuan Relevan

1. Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.