Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Beberkan Rencana Pelonggaran Impor Komoditas Strategis Dari Amerika Serik
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 3 months ago by
Lia.
Menkeu Beberkan Rencana Pelonggaran Impor Komoditas Strategis Dari Amerika Serik
April 29, 2025 at 9:24 am-
-
Up::1
(Washington D.C.) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan peningkatan impor sejumlah komoditas strategis dari Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan CNBC International pekan lalu, Menkeu menyebutkan beberapa komoditas yang menjadi fokus, seperti minyak, gas alam cair (LNG), serta produk pertanian berupa gandum, kedelai, dan jagung.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dan mengevaluasi hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tarif Indonesia sudah rendah, namun pemerintah tetap mencari ruang untuk melakukan perbaikan agar perdagangan semakin efisien. “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan disisi tarif,” ungkap Sri Mulyani yang dikutip pada Minggu (27/04).
Di sisi lain, Menkeu mengakui bahwa hambatan non-tarif masih menjadi perhatian, termasuk dalam bentuk prosedur administrasi seperti proses bea cukai, penilaian, perpajakan, hingga karantina produk pertanian. Menurutnya, evaluasi terhadap hambatan ini penting agar proses impor menjadi lebih lancar dan mendukung peningkatan perdagangan internasional.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya produk pertanian asal Amerika Serikat dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Ia mengatakan bahwa konsumsi gandum, kedelai, dan jagung di Indonesia cukup besar, dan pemerintah berupaya mempersempit kesenjangan perdagangan untuk memperkuat pasokan dari Amerika Serikat di sektor ini.
Dalam sektor energi, Sri Mulyani menambahkan bahwa meski Indonesia adalah produsen minyak dan gas, kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu, pemerintah membuka peluang memperbesar impor LNG dari Amerika Serikat serta berbagai produk manufaktur lain demi menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. (Rp)
-
Sebagai pembaca, saya melihat upaya pemerintah untuk meningkatkan impor komoditas strategis dari AS sebagai langkah yang penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Fokus pada evaluasi dan perbaikan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan hubungan dagang yang lebih efisien dan saling menguntungkan dengan AS. Langkah ini, terutama dalam memperkuat pasokan komoditas pertanian dan energi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:strategis
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu rencana
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:rencana
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:strategis
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:rencana
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:rencana komoditas
