[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah pesan penting kepada Pemerintah, dalam pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20 pada Selasa (24/06). Dalam kesempatan tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR akan memulai pembahasan awal terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, usai pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Puan menekankan agar KEM-PPKF 2026 mampu mengantisipasi berbagai dinamika global yang dapat memengaruhi kemampuan APBN dalam menjalankan pembangunan nasional. Ia menyebut gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia bisa mengganggu rantai pasok, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat arus investasi—yang semuanya berdampak pada efektivitas belanja negara.

Selain tantangan global, Puan juga meminta KEM-PPKF 2026 menanggapi isu domestik, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Puan menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah yang turut menimbulkan kekhawatiran terhadap harga komoditas seperti minyak dan batu bara, serta menambah tekanan terhadap fiskal nasional. “Pembahasan KEM-PPKF 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut [gejolak global] yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ungkap Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dikutip dari Bisnis.com pada Selasa (24/06).

Pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya, dalam pemaparan KEM-PPKF 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan RAPBN 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 % hingga 5,8%, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada Rp16.500–Rp16.900 dan inflasi sebesar 1,5%–3,5%.

Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan antara US$60 hingga US$80 per barel. Target lifting minyak ditetapkan sebesar 600.000–605.000 barel per hari, sementara lifting gas sebesar 953.000–1.017.000 barel setara minyak per hari. Sri Mulyani mengakui bahwa proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tekanan geopolitik dan tren perlambatan ekonomi global.

[LiaParticipant Rookie]

Langkah awal pembahasan RAPBN 2026 ini memang krusial, apalagi dengan tekanan global yang semakin kompleks. Tantangan seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga keputusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan gratis tentu harus jadi perhatian serius dalam penyusunan KEM-PPKF.

Asumsi makro yang disampaikan Menkeu cukup realistis, tapi tetap perlu fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Yang penting, arah kebijakan fiskalnya benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar menjaga angka-angka.

Kalau menurut kamu, apakah proyeksi dan antisipasi pemerintah dalam KEM-PPKF 2026 ini sudah cukup kuat menghadapi ketidakpastian global?

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Setuju, Lia. Proyeksi pemerintah dalam KEM-PPKF 2026 memang terlihat sudah mempertimbangkan banyak variabel, terutama tekanan geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Namun, seperti kamu bilang, fleksibilitas menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak kaku dan bisa cepat beradaptasi dengan situasi yang berubah.

Saya juga penasaran, apakah menurut kamu atau teman-teman lain di sini:

👉 Sejauh mana DPR dan pemerintah harus memperkuat kolaborasi dalam mengawasi implementasi RAPBN supaya respons terhadap gejolak global bisa lebih cepat dan tepat sasaran? Apakah mekanisme pengawasan saat ini sudah memadai, atau perlu ada inovasi baru?

Karena pada akhirnya, pengelolaan APBN yang adaptif dan transparan sangat penting untuk memastikan pembangunan nasional tetap berjalan lancar meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal.

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih, Albert! Poin kamu sangat tepat—kolaborasi antara DPR dan pemerintah memang jadi faktor penentu agar kebijakan fiskal tidak hanya responsif, tapi juga tepat sasaran.

Menurutku, mekanisme pengawasan saat ini masih bisa ditingkatkan, khususnya di sisi early warning system fiskal. Mungkin perlu pendekatan yang lebih dinamis dan berbasis data real-time agar DPR tidak hanya mengawasi secara post-factum, tapi bisa berperan aktif dalam mitigasi risiko sejak awal.

Inovasi seperti dashboard anggaran publik berbasis digital (yang mudah diakses dan dipantau bersama) bisa jadi salah satu solusi.

Gimana menurut kamu, adakah praktik baik dari negara lain yang bisa kita adopsi?