Home / Topics / Finance & Tax / Simak! Daftar Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Sepanjang Juni 2025
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Lia.
Simak! Daftar Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Sepanjang Juni 2025
July 1, 2025 at 11:12 am-
-
Up::0
Halo rekan-rekan komunitas Mekari 👋
Saya ingin membagikan update penting seputar peraturan perpajakan yang terbit selama Juni 2025. Bulan ini, Ditjen Pajak (DJP) kembali merilis sejumlah peraturan penting, terutama dalam rangka menyesuaikan implementasi Core Tax Administration System. Selain itu, ada juga beberapa insentif fiskal baru yang perlu diperhatikan.Berikut ini rangkuman sederet regulasi yang patut dicermati:
🔹 PER-6/PJ/2025 – Restitusi Dipercepat
Mengatur kembali ketentuan teknis pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Peraturan ini menggantikan PER-04/PJ/2021 dan PER-5/PJ/2023.🔹 PER-7/PJ/2025 – Aturan NPWP, NITKU, dan Pengukuhan PKP
Menyesuaikan proses administrasi terkait NPWP, PKP, dan PBB dalam rangka integrasi dengan coretax system. Beleid ini mencabut beberapa peraturan lama yang sudah tidak sesuai konteks digital saat ini.🔹 PER-9/PJ/2025 – Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak
Diterbitkan untuk mencegah praktik penerbitan faktur pajak fiktif dan melindungi pendapatan negara.🔹 PER-10/PJ/2025 – Pertukaran Informasi Internasional
Mengatur tata cara pertukaran informasi perpajakan lintas negara berdasarkan perjanjian internasional. Ini penting untuk mendukung transparansi global dalam pemajakan.🔹 PER-12/PJ/2025 – Pemungutan dan Pelaporan PPN PMSE
Menyesuaikan penunjukan dan kewajiban pelaku usaha digital untuk pungut, setor, dan lapor PPN PMSE di bawah sistem coretax.📌 Selain itu, ada pula peraturan non-DJP yang tak kalah penting:
🔸 PMK 36/2025 – PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Pesawat Ekonomi
Sebagai insentif selama libur sekolah, pemerintah menanggung 6% dari PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi, berlaku 5 Juni–31 Juli 2025.🔸 PMK 33/2025 – Penyerah Piutang Bisa Beli Aset Jaminan Lewat Lelang
Memberi dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk membeli kembali aset melalui lelang dalam penyelesaian piutang negara. Berlaku efektif per 4 September 2025.🔸 PP 28/2025 – Perizinan Berbasis Risiko
Menegaskan peran sistem OSS sebagai pintu utama pengajuan insentif perpajakan dan integrasi data NPWP dalam NIB.💬 Pertanyaan untuk rekan-rekan praktisi pajak & keuangan:
Dari semua peraturan baru ini, mana yang menurut Anda paling berdampak langsung ke proses bisnis sehari-hari? Dan bagaimana Anda mengantisipasi transisi ke sistem coretax ini di organisasi atau klien Anda?Mari berdiskusi dan saling berbagi pengalaman!
-
-
Terima kasih, Lia, senang bisa membantu dengan update peraturan terbaru ini! 😊
Memang, dengan adanya perubahan ini, terutama yang berkaitan dengan CoreTax System, ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Tapi dengan persiapan yang tepat dan komunikasi yang jelas, saya yakin proses transisi bisa berjalan lebih mulus. Kalau ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut atau ada yang perlu dipahami lebih dalam, jangan ragu untuk berdiskusi!
Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua yang sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Semangat terus!
-
Terima kasih kembali, Albert! 🙏
Update-nya sangat membantu, apalagi banyak peraturan Juni 2025 ini yang langsung bersinggungan dengan operasional kami, terutama soal PER-6/PJ/2025 dan PER-12/PJ/2025.Restitusi dipercepat jelas bisa meringankan arus kas, apalagi buat perusahaan yang punya kelebihan bayar PPN cukup besar. Tapi di sisi lain, implementasi CoreTax System juga bikin kami harus lebih teliti dan siap dari sisi data serta sistem internal.
Untuk PER-12/PJ/2025, penyesuaian kewajiban PMSE ini cukup menantang juga, terutama dalam memastikan semua vendor digital asing sudah comply, dan kami sebagai pengguna juga memahami posisinya dari sisi pelaporan.
📌 Pertanyaan saya:
Adakah dari rekan-rekan yang sudah mulai merasakan dampak langsung dari integrasi ke CoreTax ini dalam proses pelaporan PPN atau administrasi NPWP/PKP?
Kalau boleh berbagi, bagaimana pendekatan terbaik yang kalian lakukan untuk menyiapkan tim dan sistem internal menghadapi transisi ini?Semoga kita bisa saling bantu dan adaptasi bareng ya! 🌱
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:perpajakan terbaru
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:daftar perpajakan
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:terbit 2025
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:peraturan perpajakan 2025
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:perpajakan 2025
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:perpajakan terbit 2025
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:daftar terbaru terbit juni 2025
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan juni
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:daftar perpajakan
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:2025
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:sepanjang 2025
