Home / Topics / Finance & Tax / Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 9 months, 3 weeks ago by
Lia.
Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
August 5, 2025 at 5:22 pm-
-
Up::0
Hai guys, ada kabar terbaru nih yang menurut aku penting banget buat kita yang ngikutin perkembangan pajak dan sektor energi di Indonesia. Jadi, baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno, sama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto resmi teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) buat penguatan pengawasan pajak di sektor sumber daya alam. Acara ini juga disaksikan langsung sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jadi udah jelas banget nih kalau pemerintah serius banget dalam urusan ini.
Intinya, PKS ini fokus buat memperkuat kerjasama antarinstansi dalam ngawal penerimaan negara dari sektor mineral, batubara, dan migas yang selama ini jadi sumber pendapatan strategis. Nah, langkah ini penting banget karena selama ini sektor energi dan sumber daya mineral sering jadi perhatian khusus, terutama soal kepatuhan pajaknya. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, DJP bisa dapet data yang lebih akurat dan proses penyelesaian masalah perpajakan bisa lebih cepat.
Dirjen Pajak Bimo bilang kalau penandatanganan ini jadi milestone penting yang udah ditunggu sejak awal tahun. Jadi nggak cuma sekadar tanda tangan, tapi ini juga tanda kalau tata kelola dan rekonsiliasi data antar kementerian dan lembaga makin sinkron. Keren kan? Selain itu, DJP juga bakal kasih insentif perpajakan buat pelaku usaha yang taat dan beroperasi di bawah Kementerian ESDM dan SKK Migas. Ini tentu bisa jadi motivasi tambahan buat para pelaku usaha supaya makin patuh bayar pajak.
Gak cuma itu, Dirjen Minerba Tri Winarno juga nyatakan siap banget dukung DJP lewat kegiatan konsinyering bareng pelaku usaha. Jadi, ada usaha buat bikin sinergi yang lebih erat antara otoritas pajak dan sektor pertambangan supaya penerimaan negara bisa optimal tanpa harus bikin pelaku usaha merasa terbebani.
Menurut aku, langkah ini cukup strategis dan penting banget buat kita yang concern soal tata kelola perpajakan di sektor energi dan sumber daya alam. Selain meningkatkan transparansi, kolaborasi ini juga bisa bantu dorong penerimaan negara yang lebih besar, yang pastinya balik lagi ke pembangunan dan kemajuan bangsa. Gimana menurut kalian? Apakah kolaborasi antarinstansi kayak gini bakal efektif ngatasi tantangan pengawasan pajak di sektor ini? Yuk diskusi!
-
Ini info yang bagus banget, Albert! Makasih udah sharing kabar penting kayak gini.
Aku setuju banget, langkah ini strategis dan penting. Selama ini kan sering denger isu soal pengawasan pajak di sektor SDA yang rumit. Nah, dengan adanya PKS antara DJP, Dirjen Minerba, dan SKK Migas, ini nunjukin kalau pemerintah serius mau beresin masalah itu.
Poin yang paling menarik buat aku sih soal data yang lebih akurat. Kalau data antarinstansi sinkron, DJP bisa lebih gampang ngawasin, dan potensi tax gap bisa diminimalisir. Ini win-win solution sih, buat pemerintah dan pelaku usaha yang taat pajak.
Terus, insentif perpajakan juga jadi nilai plus. Ini bisa jadi motivasi kuat buat perusahaan-perusahaan supaya makin patuh. Daripada cuma ngandelin sanksi, pendekatan insentif kayak gini lebih konstruktif dan bisa bangun kepercayaan.
Pertanyaan kamu soal efektivitasnya juga relevan banget. Menurutku, kolaborasi ini bakal efektif kalau benar-benar diimplementasikan dengan serius dan transparan. Jadi bukan cuma seremoni tanda tangan, tapi ada tindak lanjut yang konkret di lapangan.
Keren banget, Bert! Info kayak gini nih yang perlu kita diskusiin.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:djp langkah pengawasan pajak
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:sinergi djp perkuat pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:djp pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:djp pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoâĻ8 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:djp langkah perkuat pengawasan pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:djp langkah perkuat pengawasan pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraâĻ3 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:djp langkah pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangââAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,â begitu pikirâĻ17 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:langkah pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:langkah perkuat pengawasan
