Home / Topics / Finance & Tax / Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 2 months ago by
Lia.
Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
August 5, 2025 at 5:22 pm-
-
Up::0
Hai guys, ada kabar terbaru nih yang menurut aku penting banget buat kita yang ngikutin perkembangan pajak dan sektor energi di Indonesia. Jadi, baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno, sama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto resmi teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) buat penguatan pengawasan pajak di sektor sumber daya alam. Acara ini juga disaksikan langsung sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jadi udah jelas banget nih kalau pemerintah serius banget dalam urusan ini.
Intinya, PKS ini fokus buat memperkuat kerjasama antarinstansi dalam ngawal penerimaan negara dari sektor mineral, batubara, dan migas yang selama ini jadi sumber pendapatan strategis. Nah, langkah ini penting banget karena selama ini sektor energi dan sumber daya mineral sering jadi perhatian khusus, terutama soal kepatuhan pajaknya. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, DJP bisa dapet data yang lebih akurat dan proses penyelesaian masalah perpajakan bisa lebih cepat.
Dirjen Pajak Bimo bilang kalau penandatanganan ini jadi milestone penting yang udah ditunggu sejak awal tahun. Jadi nggak cuma sekadar tanda tangan, tapi ini juga tanda kalau tata kelola dan rekonsiliasi data antar kementerian dan lembaga makin sinkron. Keren kan? Selain itu, DJP juga bakal kasih insentif perpajakan buat pelaku usaha yang taat dan beroperasi di bawah Kementerian ESDM dan SKK Migas. Ini tentu bisa jadi motivasi tambahan buat para pelaku usaha supaya makin patuh bayar pajak.
Gak cuma itu, Dirjen Minerba Tri Winarno juga nyatakan siap banget dukung DJP lewat kegiatan konsinyering bareng pelaku usaha. Jadi, ada usaha buat bikin sinergi yang lebih erat antara otoritas pajak dan sektor pertambangan supaya penerimaan negara bisa optimal tanpa harus bikin pelaku usaha merasa terbebani.
Menurut aku, langkah ini cukup strategis dan penting banget buat kita yang concern soal tata kelola perpajakan di sektor energi dan sumber daya alam. Selain meningkatkan transparansi, kolaborasi ini juga bisa bantu dorong penerimaan negara yang lebih besar, yang pastinya balik lagi ke pembangunan dan kemajuan bangsa. Gimana menurut kalian? Apakah kolaborasi antarinstansi kayak gini bakal efektif ngatasi tantangan pengawasan pajak di sektor ini? Yuk diskusi!
-
Ini info yang bagus banget, Albert! Makasih udah sharing kabar penting kayak gini.
Aku setuju banget, langkah ini strategis dan penting. Selama ini kan sering denger isu soal pengawasan pajak di sektor SDA yang rumit. Nah, dengan adanya PKS antara DJP, Dirjen Minerba, dan SKK Migas, ini nunjukin kalau pemerintah serius mau beresin masalah itu.
Poin yang paling menarik buat aku sih soal data yang lebih akurat. Kalau data antarinstansi sinkron, DJP bisa lebih gampang ngawasin, dan potensi tax gap bisa diminimalisir. Ini win-win solution sih, buat pemerintah dan pelaku usaha yang taat pajak.
Terus, insentif perpajakan juga jadi nilai plus. Ini bisa jadi motivasi kuat buat perusahaan-perusahaan supaya makin patuh. Daripada cuma ngandelin sanksi, pendekatan insentif kayak gini lebih konstruktif dan bisa bangun kepercayaan.
Pertanyaan kamu soal efektivitasnya juga relevan banget. Menurutku, kolaborasi ini bakal efektif kalau benar-benar diimplementasikan dengan serius dan transparan. Jadi bukan cuma seremoni tanda tangan, tapi ada tindak lanjut yang konkret di lapangan.
Keren banget, Bert! Info kayak gini nih yang perlu kita diskusiin.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan pembayaran pengawasan langkah
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan pembayaran pajak penting
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan pengawasan langkah sektor
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pembayaran bayar langkah pajak
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pembayaran bayar tanda tangan langkah pajak
-
1,8 Juta Wajib Pajak Dapat Email! Kamu Salah Satunya?Guys, ada info penting banget nih dari Ditjen Pajak (DJP), khususnya buat kita yang udah punya NPWP dan statusnya sebagai Wajib Pajak…13 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all perpajakan tanda tangan langkah pajak djp
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all perpajakan pengawasan langkah pajak djp
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all perpajakan langkah keren pajak djp
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan pembayaran pengawasan langkah sektor pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all perpajakan pembayaran tanda tangan langkah pajak
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan pajak djp usaha
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax perpajakan bayar langkah sektor pajak
