[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

Pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT RI ke-80, Bank Indonesia (BI) bakal meluncurkan Payment ID. Ini adalah kode unik yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bakal merekam hampir semua transaksi keuangan kita. Mulai dari pendapatan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga transaksi belanja online dan pinjaman online. Sistem ini tentu saja bagian dari rencana besar BI untuk memodernisasi sistem pembayaran Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Jadi, Payment ID ini semacam alat untuk memudahkan pengawasan keuangan masyarakat, dan bakal digunakan untuk mengevaluasi kelayakan kredit atau bahkan mendeteksi potensi penipuan (fraud). Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk membantu menyalurkan bantuan sosial nontunai dengan lebih akurat. Gak cuma itu, segala transaksi yang kita lakukan di bank, e-wallet, atau platform digital lainnya bakal tercatat lewat Payment ID ini.

Apa Sih Payment ID Itu? 🤔

Payment ID itu adalah kode unik yang akan mengintegrasikan data transaksi keuangan masyarakat dengan NIK. Ini bakal mencatat semua transaksi yang kita lakukan—baik itu lewat rekening bank, e-wallet, hingga aplikasi belanja online. Dengan begitu, BI dan pihak terkait lainnya bisa memantau keadaan keuangan kita dengan sangat detail. Bahkan, transaksi yang berhubungan dengan pinjaman online juga bakal tercatat di sistem ini.

Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membangun infrastruktur data yang lebih kuat dan terintegrasi, yang bisa mendukung pembuatan kebijakan nasional yang lebih akurat dan berbasis data.

Kontroversial: Privasi Kita Terancam? 😨

Gak bisa dipungkiri, peluncuran Payment ID ini menimbulkan kekhawatiran soal privasi. Banyak yang khawatir kalau BI bakal terlalu mengontrol kehidupan keuangan pribadi kita. Gimana enggak, hampir semua transaksi kita akan tercatat. Dari pendapatan, belanja, hingga pinjaman, semuanya bakal bisa diakses.

Meski begitu, BI menjanjikan kalau data kita akan dilindungi dengan baik. Setiap kali ada data yang dibagikan, kita bakal diberi notifikasi untuk memberikan persetujuan. Jadi, kalau ada data kita yang dibagikan ke pihak ketiga, kita bisa tahu dan memberikan izin terlebih dahulu.

Namun, masalahnya adalah, apakah sistem ini akan benar-benar berjalan dengan aman dan efektif? Mengingat kita tahu, sistem digital di Indonesia kadang masih belum semulus yang diharapkan. Kalau program ini gak dijalankan dengan hati-hati, bisa-bisa malah menambah kekhawatiran masyarakat.

Keuntungan dan Tantangan yang Harus Dihadapi 🚀
Di sisi positifnya, Payment ID akan mempermudah segala urusan administrasi finansial, seperti pengajuan kredit atau bahkan penyaluran bantuan sosial. Bank dan lembaga keuangan lain akan lebih mudah mengecek kelayakan kredit seseorang tanpa ribet, karena semua data keuangan terintegrasi dalam satu sistem.

Tapi di sisi lain, kita juga harus waspada. Ada yang khawatir kalau sistem ini bisa disalahgunakan untuk tujuan yang kurang baik. Banyak yang merasa bahwa ini bisa melanggar hak privasi warga negara, apalagi jika data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah.

Apa Pendapat Kalian? 🤔

Sebagai generasi yang hidup di dunia digital, kita pastinya perlu melek soal hal ini. Di satu sisi, Payment ID bisa jadi solusi untuk memperkuat sistem pembayaran Indonesia, mempermudah transaksi, dan mencegah penipuan. Namun, di sisi lain, kalau gak hati-hati, ini bisa menimbulkan masalah besar di ranah privasi dan keamanan data.

Menurut kalian, apakah sistem seperti ini benar-benar dibutuhkan? Atau malah berpotensi merugikan dan mengganggu kenyamanan kita dalam bertransaksi? Yuk, diskusi bareng! 👇

[LiaParticipant Rookie]

Menarik, Albert! Aku setuju banget. Ini memang langkah BI untuk memodernisasi sistem pembayaran kita, tapi di sisi lain, isu privasi data jadi PR besar. Kekhawatiran soal penyalahgunaan data itu legit banget. Semoga implementasinya nanti benar-benar ketat dan ada transparansi penuh dari BI.

[WIDDY FERDIANSYAHParticipant Rookie]

Kalau saya pribadi tidak setuju dengan Payment ID, karena berbagai hal :

1. Warga +62 masih banyak yang Gaptek, salah sedikit saja bisa beresiko salah Approval
2. Sistem Keamanan Perbankan kita masih beresiko mudah di tembus dan maish belum aman
3. Prinsip No Sistem Perfect, jika sistem bermasalah malah beresiko transaksi jadi gagal semua