[Albert Yosua Matatula Rookie]

Up

0

::

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional pada triwulan III tahun 2025. Dalam Rapat Berkala KSSK IV yang digelar pada 31 Oktober 2025, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global. Melalui koordinasi yang kuat antaranggota KSSK—yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS—kebijakan yang terintegrasi terus diperkuat untuk memastikan kestabilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah ini penting karena kondisi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Ketegangan dagang dan kebijakan tarif impor Amerika Serikat masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia. Namun, mulai muncul optimisme baru seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,75–4%. Meski begitu, ekonomi di kawasan lain seperti Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India masih menghadapi tantangan berupa lemahnya konsumsi rumah tangga dan ketergantungan pada stimulus fiskal.

Menariknya, Dana Moneter Internasional (IMF) justru menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dari 3% menjadi 3,2%. Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi keuangan yang lebih longgar, adanya kesepakatan dagang baru antara AS dan mitra utamanya, serta penurunan tren inflasi. Meski masih di bawah capaian tahun 2024 (3,3%), sinyal positif ini memberi harapan bahwa perekonomian dunia mulai bergerak menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi domestik, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat. Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap tumbuh stabil, ditopang oleh sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Pemerintah juga mempercepat belanja APBN untuk program-program strategis serta memberikan stimulus bagi sektor prioritas yang menjadi penggerak utama ekonomi. Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid—bahkan diperkirakan mencapai 5,5% (year-on-year) pada triwulan IV 2025, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 5,2%.

Poin penting yang bisa kita cermati dari pernyataan KSSK adalah bahwa stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga, melainkan hasil dari koordinasi lintas institusi dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika global. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menjadi fondasi utama untuk memastikan agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat saling mendukung.

Pertanyaannya kini, bagaimana Indonesia dapat menjaga momentum positif ini di tengah ancaman perlambatan global yang mungkin terjadi pada 2026? Apakah kebijakan stimulus dan sinergi antar-lembaga cukup kuat untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional jika risiko eksternal meningkat? Diskusi mengenai hal ini sangat penting agar masyarakat juga memahami bagaimana peran stabilitas sistem keuangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

[Lia Rookie]

Tulisan yang menarik, Albert. Saya setuju bahwa koordinasi lintas lembaga seperti yang dilakukan KSSK jadi kunci utama menjaga stabilitas sistem keuangan. Apalagi di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian seperti sekarang.

[Lia Rookie]

Kondisi global memang lagi tricky — di satu sisi ada pelonggaran The Fed, tapi di sisi lain konsumsi di negara-negara besar masih lemah. Tantangannya, Indonesia perlu tetap waspada agar tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal dalam menjaga pertumbuhan.

[Lia Rookie]

Menarik juga bagaimana sinergi kebijakan fiskal dan moneter masih bisa menjaga momentum ekonomi domestik. Tapi ke depan, stimulus yang tepat sasaran dan penguatan sektor riil bakal jadi kunci biar pertumbuhan tetap berkualitas, bukan sekadar angka.

[Lia Rookie]

Kalau melihat tren ini, kira-kira langkah konkret apa yang bisa dilakukan KSSK untuk memperkuat daya tahan sektor keuangan menghadapi potensi perlambatan 2026? Misalnya, di area pembiayaan UMKM atau pengendalian inflasi sektor pangan?