[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Rencana keterlibatan BPI Danantara dalam pembiayaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya di wilayah Indonesia Timur, merupakan langkah yang patut diapresiasi. Selama ini, isu ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi tantangan besar, baik dari sisi infrastruktur, aksesibilitas, maupun arus investasi. Arahan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara turut mendukung pendanaan KEK menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

KEK sejatinya dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui insentif fiskal, kemudahan investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal. Namun dalam praktiknya, KEK di Indonesia Timur sering kali menghadapi hambatan struktural. Seperti yang disampaikan oleh Plt Sekjen Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kawasan tersebut. Tanpa dukungan pembiayaan yang kuat, sulit bagi KEK di wilayah timur untuk bersaing dengan kawasan serupa di Indonesia bagian barat.

Dalam konteks ini, kehadiran Danantara sebagai instrumen pembiayaan diharapkan dapat menjadi katalis percepatan. Skema pendanaan yang tepat tidak hanya dapat membantu pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga meningkatkan daya tarik KEK bagi investor swasta. Jika aksesibilitas dan fasilitas pendukung dapat diperbaiki, maka multiplier effect terhadap perekonomian lokal—seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan pertumbuhan sektor pendukung—akan lebih mudah tercapai.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa rencana ini masih berada pada tahap awal pembahasan. Artinya, terdapat tantangan dalam hal koordinasi lintas lembaga, mitigasi risiko investasi, serta kepastian regulasi. Pembiayaan KEK bukan hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga menyangkut tata kelola, kelayakan proyek, dan keberlanjutan jangka panjang. Tanpa perencanaan yang matang, potensi pembiayaan justru bisa tidak optimal atau bahkan menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.

Menurut saya, keterlibatan Danantara sebaiknya diiringi dengan strategi yang terukur, seperti pemilihan KEK prioritas di Indonesia Timur, penyesuaian skema pembiayaan dengan karakteristik wilayah, serta penguatan peran pemerintah daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dukungan pendanaan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, bukan sekadar wacana kebijakan.

Sebagai penutup, isu ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Apakah keterlibatan Danantara dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi hambatan pembangunan KEK di Indonesia Timur? Menurut rekan-rekan Fintax Community, skema pembiayaan seperti apa yang paling tepat agar KEK di wilayah timur dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang merata?