[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % pada tahun 2028/2029 dengan mengandalkan sejumlah strategi jangka menengah. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan, energi, dan air, transformasi digital, serta peningkatan investasi melalui Foreign Direct Investment (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN. Kebijakan itu juga akan ditopang deregulasi perizinan serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan target tersebut dalam Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB). “Pak Presiden ingin pertumbuhan kita 8 %. Exactly seperti Pak Prof tadi minta, tidak ingin kita terus 5 %. 5 % ya kita extraordinary karena di negara G20 kita top 2,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (18/09).

Airlangga juga menyinggung kondisi ekonomi terkini. Pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12% dengan inflasi terkendali di level 2,31% (yoy). Sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi dengan PMI 51,5, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan. Neraca perdagangan pun terus mencatat surplus selama 63 bulan berturut-turut dengan nilai USD4,17 miliar pada Juli 2025, didukung konsumsi domestik yang tetap kuat.

Untuk memperluas pasar ekspor, Indonesia tengah memperkuat kerja sama internasional, seperti penurunan tarif dagang dengan AS, penyelesaian perjanjian IEU-CEPA dengan Eropa, serta akselerasi aksesi OECD. Selain itu, Pemerintah juga membidik pasar Kanada, Meksiko, Inggris, dan Peru melalui kerja sama CPTPP. Di sisi lain, hilirisasi pasir silika digadang sebagai langkah strategis memperkuat industri energi terbarukan dan semikonduktor, dengan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan desain chip.

Menutup sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan baru. Indonesia menjadi penggagas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang akan menjadi kerangka kerja sama ekonomi digital pertama di dunia. Salah satu fokusnya adalah sistem pembayaran digital lintas negara, dengan Indonesia mendorong penggunaan sistem QRIS sebagai standar regional. (Rp)