[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Kementerian Keuangan terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan negara dengan menggali potensi dari aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu menjalin kerja sama dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum atas kegiatan ekonomi ilegal.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan bahwa kolaborasi ini difokuskan pada sektor-sektor ekonomi rawan pelanggaran, seperti eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Bentuk kerja sama mencakup sinergi lintas lembaga, pertukaran data, serta penindakan terhadap kegiatan ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

“Kolaborasi DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy yang dilakukan melalui sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli yang dikutip pada Kamis (19/06).

Beberapa aktivitas ilegal yang menjadi perhatian meliputi illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging. Kegiatan tersebut selama ini sering luput dari pengawasan dan tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara secara resmi, meski memiliki dampak ekonomi signifikan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan Rokok Ilegal. Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama menyatakan satgas ini dibentuk untuk menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai. Per semester I 2025, jumlah kasus penindakan rokok ilegal memang menurun 13,2 % dibanding periode yang sama tahun lalu, namun jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 285,81 juta batang.

[LiaParticipant Rookie]

Langkah Kemenkeu menggandeng Polri untuk memberantas shadow economy ini menurut saya sangat strategis. Aktivitas ilegal seperti illegal mining dan illegal logging memang sering luput dari radar pajak, padahal dampaknya besar sekali lho bukan cuma pada penerimaan negara, tapi juga pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Upaya sinergi lintas lembaga seperti ini semoga bisa jadi awal yang kuat untuk menutup celah-celah ekonomi tersembunyi yang selama ini belum tersentuh.

Menarik juga melihat peran aktif DJBC dalam menekan rokok ilegal. Meski jumlah kasus menurun, volume barang bukti yang diamankan masih tinggi ya artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.

Salut untuk upaya terintegrasi ini. Semoga ke depannya bisa lebih transparan dan berkelanjutan. 🙏

Kalau menurut teman-teman, sektor apa lagi yang masih rawan tapi belum terlalu terpantau?

[Albert YosuaParticipant Rookie]

setuju dengan Lia bahwa kolaborasi Kemenkeu dengan Polri melalui Satgas khusus ini sangat tepat dan strategis untuk menekan shadow economy. Illegal mining dan logging memang menjadi masalah serius yang tidak hanya menggerogoti penerimaan negara, tapi juga merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, upaya DJBC untuk mengurangi peredaran rokok ilegal juga patut diapresiasi, meskipun tantangannya masih besar mengingat volume barang bukti yang diamankan masih sangat tinggi.

Menurut kami, pengawasan sektor informal seperti perdagangan online skala besar dan aktivitas ekonomi digital mungkin juga perlu mendapat perhatian lebih, karena pertumbuhannya yang pesat dan potensi risiko penghindaran pajak yang cukup besar.

Pertanyaan untuk diskusi:

Bagaimana menurut teman-teman, langkah apa yang efektif untuk mengawasi dan menertibkan sektor ekonomi digital dan informal agar kontribusinya terhadap penerimaan negara bisa optimal tanpa menghambat inovasi dan perkembangan bisnis? Apakah teknologi dan data analytics bisa jadi solusi yang tepat?

[LiaParticipant Rookie]

Poin menarik, Albert. Sektor digital dan informal memang seperti dua sisi mata uang, di satu sisi membuka peluang ekonomi baru, tapi di sisi lain rawan jadi celah penghindaran pajak kalau tidak diatur dengan tepat.

Teknologi dan data analytics bisa banget jadi kunci, asal datanya bisa diakses dan dimanfaatkan secara terpadu antarlembaga. Misalnya, integrasi antara data transaksi dari platform digital, sistem perpajakan, hingga e-commerce aggregator.

Tantangannya justru ada di regulasi yang harus adaptif ya bukan represif. Kalau terlalu ketat tanpa kejelasan, malah bisa bikin pelaku usaha kecil takut masuk sistem.

Mungkin model self-assessment yang dibarengi edukasi dan insentif awal bisa jadi pendekatan transisi. Transparansi dari pemerintah soal penggunaan pajak juga penting banget buat membangun kepercayaan.

Gimana menurut teman-teman lain—apakah model “tax-light onboarding” untuk pelaku ekonomi digital kecil bisa jadi solusi jangka pendek yang efektif?