[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

Jujur, topik REDD+ nesting ini bikin aku cukup mikir panjang. Meskipun terdengar teknis banget, sebenarnya ini langkah strategis banget buat masa depan iklim Indonesia—apalagi kalau kita lihat target besar FOLU Net Sink 2030, di mana hutan harus jadi penyerap karbon bersih sebelum 2030. Nah, nesting ini jadi semacam “jembatan” yang ngehubungin antara proyek-proyek karbon di lapangan sama kebijakan nasional yang lebih luas.

Intinya, nesting itu kayak nyatuin puzzle dari berbagai level—dari proyek lokal sampai kebijakan nasional—supaya semuanya satu arah dan nggak saling tumpang tindih. Kalau sistem nesting ini bisa jalan dengan baik, kita bisa hindari yang namanya double counting (penghitungan ganda emisi), yang sering banget jadi masalah dalam perdagangan karbon internasional.

Menurutku, salah satu poin paling penting dari pembahasan ini adalah soal keadilan. Dengan sistem benefit-sharing yang jelas, masyarakat lokal dan adat yang selama ini jaga hutan bisa dapet imbal balik yang adil. Bukan cuma sebagai “penjaga hutan,” tapi juga jadi bagian aktif dari solusi iklim global.

Tapi tentunya, implementasi nesting ini nggak bisa asal. Butuh tata kelola yang kuat, pemahaman yang merata dari level pusat sampai daerah, dan pastinya keterlibatan semua stakeholder. Nggak cukup cuma dari pemerintah atau swasta aja. Harus ada kolaborasi antara komunitas lokal, akademisi, dan mitra pembangunan juga. Kunci suksesnya: transparansi, partisipasi, dan adaptif sama kondisi lokal.

Menarik juga waktu Bambang Arifatmi dari UNEP bilang bahwa nesting ini bisa jadi jalan menuju perdagangan karbon yang lebih kredibel. Artinya, Indonesia bisa tampil sebagai pemain kuat di pasar karbon global—asal semua sistem akuntansi karbon, pelaporan, dan verifikasi (MRV) kita solid dan bisa dipercaya.

Aku pribadi penasaran, gimana sih kesiapan pemerintah daerah dan pengelola proyek kecil dalam memahami konsep nesting ini? Karena bisa aja ada gap pemahaman atau akses informasi. Kalau nesting mau berhasil, menurutku kita juga harus serius dalam capacity building, biar semua level bisa ngerti dan ikut ambil peran.

Terakhir, aku suka banget poin soal fleksibilitas. Dunia karbon dan iklim itu kan cepat banget berubah, jadi sistem nesting ini harus punya ruang buat berkembang dan belajar dari pengalaman. Mungkin bisa mulai dari pilot project dulu, lalu dievaluasi dan ditingkatkan skalanya.

Jadi, menurut teman-teman di forum ini, apa sih tantangan terbesar buat Indonesia dalam menerapkan nesting system yang efektif dan berintegritas? Dan, apakah kita udah punya contoh daerah/proyek yang bisa jadi best practice buat skema nesting ini?

[LiaParticipant Rookie]

Kalau aku lihat, tantangan nesting REDD+ itu ada di banyak sisi: aturan teknis mesti jelas dan nyambung sama SRN PPI, cara hitung karbon & MRV harus sama biar nggak dobel-dobel, terus soal bagi hasil juga penting banget biar masyarakat lokal dapat porsi yang adil. Nggak kalah penting, pemda & pengelola proyek kecil juga perlu “naik kelas” lewat capacity building, soalnya konsepnya lumayan ribet.

Sebenernya kita udah punya contoh bagus kok. Kaltim lewat program FCPF udah nyoba skema bagi hasil, Berau juga udah lama uji coba REDD+ tingkat kabupaten, dan Katingan Mentaya jadi contoh proyek besar yang bisa dihubungkan ke sistem nasional.

Mungkin langkah paling masuk akal sekarang ya mulai dari pilot nesting di provinsi prioritas FOLU Net Sink 2030, sambil bikin SRN PPI transparan dan gampang diakses publik. Nah, aku penasaran, menurut teman-teman, provinsi mana yang paling siap jadi “coba-coba” pertama, dan indikator sukses apa yang paling realistis buat 1–2 tahun ke depan?