[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

Pemerintah terus memperkuat ekosistem data nasional melalui kolaborasi lintas lembaga demi menyediakan data statistik yang kredibel dan terukur untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), yang fokus pada penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data statistik terkait KEK dan kawasan industri.

 

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Utama BPS Moh. Edy Mahmud, serta Ketua Umum HKI Ahmad Ma’ruf Maulana. “Kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah fondasi penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Menko Airlangga yang dikutip pada Rabu (23/07). Ia menyatakan bahwa integrasi data menjadi keharusan untuk mewujudkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional.

 

Hingga akhir 2024, KEK mencatatkan kinerja yang impresif dengan realisasi investasi kumulatif mencapai Rp 263,4 triliun serta menyerap tenaga kerja sebanyak 160.874 orang. Nilai ekspor dari kawasan ini tercatat mencapai Rp 61,71 triliun, dengan jumlah pelaku usaha yang beroperasi mencapai 403 perusahaan. Sementara itu, pada triwulan I 2025, investasi di KEK telah menembus angka Rp 17,5 triliun, melampaui capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Pertumbuhan ekonomi di kawasan KEK ditopang oleh berbagai sektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan digital. Saat ini, data investasi telah terintegrasi melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) milik Kementerian Investasi/BKPM, sedangkan data ekspor dikumpulkan melalui sistem PPKEK yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat peran data sebagai instrumen pembangunan.

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih Albert atas informasinya. Kolaborasi antara Dewan Nasional KEK, BPS, dan HKI ini jadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem data nasional. Integrasi data lintas lembaga seperti investasi dan ekspor di kawasan KEK akan mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data kredibel. Salut untuk langkah konkret menuju tata kelola pembangunan yang lebih efisien dan transparan!

[WIDDY FERDIANSYAHParticipant Rookie]

Langkah pemerintah dalam memperkuat ekosistem data nasional melalui kolaborasi lintas lembaga patut diapresiasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dewan Nasional KEK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menunjukkan komitmen konkret dalam mendorong penyediaan dan integrasi data statistik yang kredibel.

Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pemerintah dapat merancang program pembangunan secara lebih efisien, terukur, dan sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK hingga triwulan I 2025 juga menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan kawasan strategis tersebut mulai memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Integrasi data melalui sistem LKPM dan PPKEK yang melibatkan berbagai lembaga juga menjadi contoh baik bagaimana sinergi antarinstansi dapat memperkuat fungsi data sebagai instrumen pembangunan.

Ke depan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberlanjutan kolaborasi ini, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, transformasi digital dan pembangunan berbasis data dapat berjalan secara beriringan dan saling mendukung.

[LiaParticipant Rookie]

Nah, bener banget, pak Widdy! Komennya ini pas banget.

Kolaborasi kayak gini emang patut banget diacungi jempol, karena ini pondasi penting buat kebijakan pembangunan yang makin kena sasaran. Setuju banget soal sinergi antar instansi dalam ngumpulin data (kayak LKPM sama PPKEK) itu contoh keren gimana digitalisasi bisa bikin data makin ampuh buat bangun negara.

Poin bpk soal keberlanjutan kolaborasi dan datanya gampang diakses di masa depan juga on point banget. Data itu gak cuma harus akurat, tapi juga harus bisa dipake sama siapa aja yang butuh.

Makasih banyak lho udah nambahin pandangan, pak Widdy! Komennya bikin diskusi makin seru!

[Albert YosuaParticipant Rookie]

Terima kasih atas tanggapannya, Pak Widdy. 🙏
Saya sepakat bahwa keberlanjutan kolaborasi dan keterbukaan akses data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar responsif terhadap kondisi di lapangan. Apalagi dengan kompleksitas sektor-sektor unggulan di KEK, data yang akurat dan real-time bukan lagi pelengkap, tapi keharusan.

Selain itu, saya juga melihat tantangan tersendiri dalam menyatukan standar dan metode pengumpulan data antar lembaga. Koordinasi teknis dan interoperabilitas sistem perlu terus diperkuat agar integrasi ini tidak hanya sebatas MoU, tetapi berdampak nyata pada efisiensi kebijakan publik.

Pertanyaan untuk forum:
Menurut rekan-rekan, apa tantangan utama yang masih dihadapi dalam mewujudkan ekosistem data nasional yang terintegrasi dan inklusif?

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih Albert dan rekan-rekan atas insight-nya! Kolaborasi lintas lembaga ini memang langkah strategis—apalagi melihat peran KEK sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Data yang kredibel, real-time, dan terintegrasi akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan jangka panjang.

Menjawab pertanyaan Albert soal tantangan, menurut saya salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas dan infrastruktur digital antar lembaga dan daerah. Belum semua instansi atau kawasan punya sistem data yang kompatibel, apalagi kalau bicara soal interoperabilitas dan standarisasi.

Tantangan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan data. Masih banyak yang melihat data sebagai formalitas, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis.

Pertanyaan lanjutan:
Bagaimana menurut teman-teman, peran swasta (khususnya pelaku industri di KEK) dalam mendorong integrasi data? Haruskah mereka lebih aktif atau cukup sebagai penyedia data saja?