::
(Washington D. C.) Pemerintah Indonesia merespons cepat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington D.C. Delegasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan terdiri dari sejumlah pimpinan kementerian/lembaga terkait. Misi ini bertujuan untuk membahas kebijakan Tarif Resiprokal AS dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Delegasi dijadwalkan bertemu dengan empat pejabat utama AS, termasuk Menteri Luar Negeri, United States Trade Representative (USTR), Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan AS, serta perwakilan asosiasi usaha dan sektor swasta.
Langkah cepat ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan respons positif dari pihak AS. Menko Airlangga menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh AS untuk membahas kemitraan ekonomi bilateral. “Indonesia termasuk salah satu negara yang diterima lebih awal oleh Pemerintah AS untuk membahas kerja sama ekonomi bilateral RI-AS dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela pertemuan yang dikutip pada Minggu (20/04).
Pada hari pertama kunjungan pada Kamis (17/04), Menko Airlangga bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari USTR dan Howard Lutnick dari Departemen Perdagangan AS. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi antisipatif terhadap potensi pemberlakuan kebijakan tarif baru dari AS terhadap Indonesia. Kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan ekonomi dan perdagangan kedua negara.
Indonesia menawarkan peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti pembelian energi, produk pertanian, dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Selain itu, RI juga mendorong kolaborasi dalam pengembangan critical minerals, serta mempermudah akses produk AS ke pasar Indonesia. Diskusi juga mencakup pemberian insentif bagi investor kedua negara serta penguatan investasi strategis di sektor-sektor utama.
Pemerintah RI juga menekankan pentingnya kerja sama dalam bidang pendidikan, sains, ekonomi digital, dan layanan keuangan. AS menyambut baik tawaran tersebut dan menyepakati untuk segera memulai negosiasi teknis dengan target penyelesaian kerangka kerjasama dalam waktu 60 hari. Rencana ini akan diformalkan dalam bentuk Strategic Economic Partnership yang mencakup kemitraan perdagangan, investasi, critical minerals, serta penguatan rantai pasok yang tangguh. (Rp)