[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Up

0

::

Dalam Pidato Hari Buruh 1 Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan wacana yang cukup menarik perhatian: niat untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional, dengan penekanan pada peningkatan beban pajak untuk kelompok berpenghasilan dan berkekayaan tinggi, serta pengurangan beban pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah, khususnya para buruh.
“Pajak besar untuk yang penghasilan besar, elo buruh gajinya tidak besar ngapain dipajaki.” – Prabowo Subianto.
Sebagai bagian dari pelaksanaannya, beliau berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, beranggotakan tokoh-tokoh gerakan buruh, untuk memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk terkait isu perpajakan. Langkah ini bisa dianggap sebagai pendekatan partisipatif untuk mendesain sistem pajak yang lebih adil secara sosial.
Saat ini, skema pajak penghasilan di Indonesia memang sudah bersifat progresif dan diatur dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dengan tarif sebagai berikut:
• ≤ Rp60 juta: 5%
• Rp60 juta–Rp250 juta: 15%
• Rp250 juta–Rp500 juta: 25%
• Rp500 juta–Rp5 miliar: 30%
• Rp5 miliar: 35%
Namun, muncul pertanyaan besar: apakah struktur ini sudah cukup adil? Jika dibandingkan secara global, Indonesia tergolong moderat. Banyak negara OECD memiliki tarif marginal PPh yang jauh lebih tinggi, seperti Finlandia (57,3%), Jepang (55,95%), Denmark (55,9%), bahkan Australia (45%).
Apabila wacana reformasi ini benar-benar direalisasikan, kita mungkin akan melihat:
• Penyesuaian tarif PPh OP tertinggi (mungkin > 40%?)
• Peningkatan efisiensi sistem pengawasan pajak bagi High Net Worth Individuals (HNWI)
• Evaluasi kembali mekanisme tax planning dan loophole yang sering dimanfaatkan wajib pajak besar
• Perlindungan terhadap kelompok berpenghasilan rendah agar tidak lagi terjerat pajak yang tidak proporsional
Namun, sebagai praktisi pajak, saya melihat ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:
1. Efektivitas pemungutan: Apakah DJP memiliki sistem dan SDM yang siap menghadapi kompleksitas audit atas WP besar?
2. Kepastian hukum: Apakah reformasi ini akan disusun dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi WP dan fiskus?
3. Iklim investasi: Apakah peningkatan pajak orang kaya akan berdampak pada DDI/FDI atau pelarian aset (capital flight)?
4. Komunikasi kebijakan: Perlu narasi yang kuat agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai populisme semata.
Secara pribadi, saya mendukung reformasi pajak selama tujuannya adalah keadilan sosial dan penguatan fiskal negara, bukan sekadar pencitraan. Kita membutuhkan sistem yang fair, tegas, namun juga memberi ruang tumbuh bagi semua kalangan.
Saya tertarik mendengar pandangan dari rekan-rekan profesional di komunitas ini. Apakah menurut Anda struktur pajak kita saat ini sudah cukup adil? Apa tantangan utama yang harus dihadapi jika reformasi ini dijalankan?

[LiaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Tulisan yang menarik dan membuka ruang diskusi. Saya sepakat bahwa reformasi pajak perlu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, tapi juga harus dibarengi dengan kesiapan sistem, sumber daya, dan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.