- This topic has 11 replies, 3 voices, and was last updated 1 day, 23 hours ago by
Agistya Nurul Indah Puspita.
Seberapa Adil Program BSU bagi Pekerja di Berbagai Sektor?
November 13, 2026 at 2:15 pm-
-
Up::0
Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pekerja yang membutuhkan dukungan ekonomi, terutama ketika biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Bagi sebagian pekerja, bantuan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi tambahan penghasilan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya pendidikan anak, membeli kebutuhan pokok, atau sekadar memberikan sedikit ruang bernapas di tengah tekanan ekonomi. Namun, muncul sebuah pertanyaan penting: apakah program BSU sudah benar-benar adil dan menjangkau pekerja dari berbagai sektor? Dalam pelaksanaan BSU 2026, pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Penerimanya diprioritaskan bagi pekerja Warga Negara Indonesia yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026, dengan batas upah maksimal Rp3,5 juta atau menyesuaikan upah minimum di wilayah tertentu. Program ini juga mengecualikan ASN, anggota TNI, dan Polri serta memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menetapkan sasaran bantuan berdasarkan kondisi penghasilan dan kepesertaan jaminan sosial. Namun, jika dilihat lebih jauh, terdapat kelompok pekerja yang berpotensi belum tersentuh bantuan. Pekerja informal, buruh harian lepas, pedagang kecil, pengemudi ojek online, pekerja mandiri, hingga sebagian pekerja sektor pertanian mungkin memiliki penghasilan yang tidak menentu dan menghadapi tekanan ekonomi yang sama beratnya. Sayangnya, karena tidak termasuk kategori peserta Penerima Upah yang menjadi sasaran BSU 2026, mereka tidak dapat memperoleh bantuan melalui program ini. Di sinilah persoalan keadilan dan pemerataan perlu menjadi bahan evaluasi. Apakah seseorang yang bekerja di sektor formal otomatis lebih membutuhkan bantuan dibandingkan pekerja informal? Bagaimana dengan buruh yang memiliki penghasilan di bawah batas ketentuan, tetapi belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan karena kondisi pekerjaan atau kebijakan pemberi kerja? Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan bantuan tepat sasaran, menghindari penerima ganda, serta menjaga keterbatasan anggaran negara. Karena itu, persoalannya bukan sekadar memperluas jumlah penerima, melainkan membangun sistem perlindungan pekerja yang mampu menjangkau berbagai bentuk hubungan kerja. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilaporkan secara benar agar pekerja yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan menerima haknya. Ke depan, pemerintah perlu terus mengevaluasi mekanisme pendataan, memperkuat perlindungan pekerja informal, dan mempertimbangkan kebijakan bantuan yang lebih adaptif terhadap karakteristik setiap sektor. Sebab, kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya dilihat dari status formal atau informal pekerjaannya, tetapi juga dari kondisi ekonomi dan kerentanan yang mereka hadapi.
BSU bukan sekadar bantuan uang tunai, melainkan wujud kehadiran negara dalam melindungi pekerja. Namun, kehadiran tersebut akan semakin bermakna apabila prinsip keadilan dan pemerataan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan pekerja, bukan hanya mereka yang paling mudah terdata.
Apakah adil jika seorang pekerja formal dengan penghasilan sedikit di atas batas penerima BSU tidak mendapatkan bantuan, sementara pekerja informal dengan penghasilan lebih rendah juga tidak tersentuh program tersebut? Bagaimana seharusnya pemerintah menentukan prioritas bantuan?yuk rekan rekan mekari diskusi di kolom komentar !!
-
Joko SiyamtoRockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
46 views
November 17, 2026 at 9:09 pmGood, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻
-
Joko SiyamtoRockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
46 views
November 17, 2026 at 9:26 pmMenurut saya, prioritas bantuan ke depannya tidak boleh lagi bertumpu semata-mata pada status pekerjaan (formal vs. informal), melainkan harus bergeser ke tingkat kerentanan ekonomi (vulnerability-based targeting).
-
Joko SiyamtoRockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
46 views
November 17, 2026 at 9:30 pmBeberapa langkah strategis yang bisa diambil:
1. Integrasi Data Lintas Sektor, yaitu Pemerintah perlu mengintegrasikan antara data BPJS Ketenagakerjaan dengan data sosial ekonomi seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) atau DTKS. Dengan cara seperti ini, profil pendapatan riil individu dapat dilacak, terlepas dari apakah mereka pekerja formal atau informal. -
Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan bantuan sosial tidak cukup diukur dari siapa yang memenuhi syarat administratif, tetapi harus dilihat dari siapa yang paling membutuhkan bantuan.
-
Jika seorang pekerja formal memiliki penghasilan sedikit di atas batas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), ia bisa kehilangan hak atas bantuan meskipun kondisi ekonominya belum jauh berbeda dari pekerja yang memenuhi syarat. Di sisi lain, pekerja informal dengan penghasilan lebih rendah justru tidak tersentuh program karena tidak masuk dalam cakupan kepesertaan atau mekanisme pendataan BSU.
-
Bagaimana seharusnya pemerintah menentukan prioritas bantuan?
Menurut saya, ada lima prinsip yang perlu diterapkan.1. Mengutamakan tingkat kebutuhan ekonomi.
2. Menghindari batas penghasilan yang terlalu kaku.
3. Memperluas cakupan pekerja informal.
4. Menggunakan data sosial ekonomi yang terintegrasi.
5. Menerapkan prinsip transparansi dan evaluasi.
-
Pemerintah sebaiknya tidak hanya melihat status pekerjaan atau besaran penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan pengeluaran rumah tangga, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan kerentanan ekonomi.
-
Sistem batas pendapatan memang diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Namun, pemerintah dapat menerapkan skema bertingkat. Misalnya, pekerja yang sedikit melampaui batas tetap bisa memperoleh bantuan dengan nominal lebih kecil, bukan langsung kehilangan seluruh haknya
-
Pekerja harian, pedagang kecil, pengemudi ojek daring, buruh lepas, dan pekerja mandiri perlu mendapatkan perhatian yang setara. Mereka sering kali memiliki pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang lebih terbatas.
-
Pendataan perlu menggabungkan informasi ketenagakerjaan, penghasilan, kondisi rumah tangga, serta kepesertaan jaminan sosial. Mekanisme pemutakhiran dan pengaduan juga harus mudah diakses agar masyarakat yang layak tidak terlewat.
-
Pemerintah perlu membedakan antara keadilan administratif dan keadilan sosial. Keadilan administratif berarti menjalankan aturan sesuai persyaratan, sedangkan keadilan sosial berarti memastikan kelompok yang paling rentan tidak tertinggal hanya karena tidak memenuhi persyaratan administratif.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Menentukan Prioritas BSU: Antara Penghasilan, Tanggungan, dan KeadilanBantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu pekerja dalam menghadapi tekanan ekonomi. Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup…18 Nov 2026 • GeneralTerkait:program bsu pengeluaran biaya berbagai program pekerja
-
CSR Bukan Sekadar Program, tetapi Bentuk Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDalam dunia bisnis yang semakin berkembang, keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya keuntungan, pertumbuhan pendapatan, atau luasnya jaringan operasional. Perusahaan…7 Nov 2026 • GeneralTerkait:seberapa berbagai program bagi bantuan pemerintah
-
10 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Membuat Pengeluaran Lebih HematHemat bukan berarti harus hidup serba kekurangan atau tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Hemat adalah tentang bagaimana kita menggunakan uang dengan…15 Sep 2026 • GeneralTerkait:pengeluaran berbagai penghasilan benar kebutuhan tersebut
-
5 Alasan Kunci Kenapa 1 Juta Lulusan Sarjana Jadi Pengangguran dan SolusinyaSetiap tahun, Indonesia meluluskan lebih dari satu juta sarjana dari berbagai perguruan tinggi. Namun, kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak langsung memperoleh…3 May 2026 • GeneralAllTerkait:biaya berbagai program sektor bagi pemerintah
-
Di Balik Mitos dan Fakta Fatherless IndonesiaNarasi bahwa Indonesia merupakan "negara fatherless peringkat ke-3 di dunia berdasarkan data UNICEF" kerap berseliweran di media sosial, seminar pengasuhan, hingga diskusi…20 Nov 2026 • GeneralTerkait:kehadiran seberapa berbagai pekerja bagi pemerintah
-
Fenomena Kabur Aja Dulu dan Krisis Kepercayaan terhadap Masa DepanFenomena “Kabur Aja Dulu” menjadi ungkapan yang semakin populer di tengah masyarakat, terutama generasi muda yang menghadapi berbagai tekanan kehidupan, mulai dari…14 Nov 2026 • GeneralTerkait:biaya berbagai bagi penghasilan pemerintah benar
-
Pendidikan yang Merata, Fondasi Masa Depan BangsaPendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya…6 Nov 2026 • GeneralTerkait:pengeluaran berbagai program adil bagi pemerintah
-
Investasi Terbaik untuk Masa Depan: Bukan Hanya Tentang Uang, tetapi Juga Diri SendiriKetika mendengar kata investasi, sebagian besar orang mungkin langsung berpikir tentang saham, emas, properti, atau berbagai instrumen keuangan lainnya. Tidak salah, karena…15 Nov 2026 • GeneralTerkait:pengeluaran seberapa berbagai penghasilan benar tersebut
-
Insentif PNBP Rp0 Pelaporan Laporan Tahunan Perseroan Permenkum 13/2026Halo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Permenkum Nomor 13 Tahun 2026 yang membebaskan tarif PNBP (menjadi Rp0) atas layanan pemberitahuan persetujuan Laporan Tahunan…19 Sep 2026 • Generalpermenkum-13Terkait:biaya sektor bagi pemerintah memiliki
-
13 Cara untuk Menjadi Konsultan Manajemen yang SuksesJika kamu ingin menjadi seorang konsultan manajemen yang sukses, ada beberapa langkah penting yang perlu kamu ambil. Di bawah ini, kamu akan…8 Jun 2026 • GeneralAllTerkait:biaya berbagai ekonomi tersebut memiliki
-
Media Sosial Mendekatkan yang Jauh, tetapi Menjauhkan yang Dekat?Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp,…8 Nov 2026 • GeneralTerkait:kehadiran berbagai tersebut memiliki