[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Up

0

::

Dalam rangka menjawab tantangan rendahnya rasio perpajakan Indonesia dan memenuhi target penerimaan negara tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Joint Program —sebuah strategi kolaboratif lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Apa Itu Joint Program?
Joint Program merupakan inisiatif sinergi yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, LNSW, BKF, dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tujuannya sederhana namun strategis: mendorong efektivitas penerimaan negara melalui koordinasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data.

Fokus Program:
1. Joint Operation Analysis – Pemetaan potensi penerimaan dan celah kebocoran.
2. Audit dan Pengawasan – Meningkatkan kepatuhan pajak lewat pengawasan komprehensif.
3. Kebijakan Digital & SDA – Menyesuaikan regulasi fiskal terhadap transaksi digital dan sektor komoditas unggulan.

Selain program utama, strategi pendukung seperti pengawasan terhadap 2.000 WP potensial, digitalisasi sistem, serta optimalisasi PNBP turut dijalankan. Langkah ini memperkuat komitmen reformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan ke Depan:
Kompleksitas regulasi, ketidakpatuhan wajib pajak besar, hingga percepatan adaptasi teknologi jadi hambatan nyata. Namun Sri Mulyani tetap menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan profesionalisme sebagai pondasi sistem perpajakan modern.

Penutup:
Dengan dukungan Presiden Prabowo dan semangat reformasi yang kuat, Joint Program diharapkan bukan sekadar strategi teknis, tapi juga simbol kolaborasi nasional demi menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif. Sebagai tulang punggung fiskal negara, program ini dapat menjadi momentum penting menuju kemandirian ekonomi Indonesia.