Home / Topics / Finance & Tax / [DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor P
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 1 month ago by
Lia.
[DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor P
August 7, 2025 at 10:12 am-
-
Up::0
Hey Sobat Fintax! 👋
Baru aja keluar aturan baru dari DJP yang cukup ngefek banget ke dunia e-commerce nih. Namanya PER-15/PJ/2025, efektif berlaku mulai 5 Agustus 2025. Aturan ini ngebahas soal penunjukan e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22, dan honestly, ini bisa jadi game-changer buat para pelaku digital economy di Indonesia, terutama yang berperan sebagai PPMSE alias Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 🛒💻
Nah, yang bikin menarik adalah adanya kriteria khusus yang jadi syarat biar suatu e-commerce bisa ditunjuk langsung sama Dirjen Pajak buat jadi pemungut PPh 22. Gak semua bisa, jadi jangan panik dulu ya. 😅
Berikut nih ringkasan kriterianya:
1. Gunain escrow account – Jadi, e-commerce yang nampung penghasilan merchant (pedagang dalam negeri) lewat rekening penampung (escrow), masuk radar DJP.
2. Nilai transaksi & traffic – Kalo e-commerce tersebut punya:
o Transaksi di Indonesia > Rp600 juta/tahun atau > Rp50 juta/bulan
o Jumlah pengakses/traffic dari Indonesia > 12.000/tahun atau > 1.000/bulanMaka mereka bisa ditunjuk sebagai pemungut PPh 22.
Buat yang belum familiar, PPh 22 ini biasanya dikenain saat penjualan barang tertentu atau kegiatan impor, tapi sekarang e-commerce juga kena, khususnya kalau masuk kategori “pihak lain” sesuai ketentuan ini.
Yang perlu digarisbawahi, penunjukan ini resmi dan berbasis SK Dirjen Pajak, jadi gak sembarangan. Prosesnya juga transparan, karena udah disertakan contoh format SK-nya di Lampiran A beleid ini.
Menurutku, ini langkah strategis DJP buat makin merapikan pemungutan pajak di ekosistem digital. Di satu sisi, ini bisa bantu negara dapet penerimaan tambahan, tapi di sisi lain, juga nambah beban administratif buat e-commerce. Apalagi yang mungkin belum siap infrastruktur akuntansinya. 🤔
Nah, buat temen-temen yang kerja di bidang pajak digital, startup, fintech, atau bahkan accounting e-commerce, menurut kalian:
• Gimana dampaknya ke e-commerce skala kecil-menengah?
• Apakah langkah ini fair, atau malah bisa bikin beberapa platform “kabur” dari Indonesia?
• Apa perlu ada fase transisi atau support system dari DJP buat e-commerce yang baru masuk kategori ini?
Yuk diskusi bareng! 👇
Kalau ada insight atau pengalaman langsung dari platform kalian, boleh banget sharing ya. Siapa tahu bisa bantu sesama komunitas buat lebih siap menghadapi kebijakan baru ini. ✨ -
Wah, mantap banget, Bert!
Tulisannya jelas, padat, dan to the point. Penjelasan soal PER-15/PJ/2025 yang biasanya ribet jadi gampang banget dicerna. Apalagi, kamu langsung kasih rangkuman kriteria pentingnya, jadi kita yang sibuk enggak perlu baca beleid panjang-panjang.
Pertanyaan-pertanyaan di akhir juga oke banget buat mancing diskusi. Bikin kita mikir lebih jauh soal dampak kebijakan ini, terutama buat e-commerce yang baru merintis.
Pokoknya, ini tulisan yang informatif dan relevan. Keren, Bert!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all accounting akuntansi pembukuan tax perpajakan
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:accounting akuntansi tax perpajakan penjualan community
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pembukuan tax perpajakan diskusi wajib
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:accounting akuntansi tax sales penjualan community
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:accounting akuntansi tax perpajakan penjualan community
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all perpajakan diskusi bakal wajib setor
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all penjualan community diskusi 2025 pajak
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan community diskusi wajib
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all akuntansi community diskusi siapa wajib
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all akuntansi community diskusi 2025 transaksi
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax perpajakan bakal wajib buat
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax community diskusi wajib buat
