Home / Topics / Finance & Tax / PR Berat Menkeu Baru Purbaya: Antara Anggaran Besar, Kementerian Baru, dan Gejol
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 8 months, 2 weeks ago by
Lia.
PR Berat Menkeu Baru Purbaya: Antara Anggaran Besar, Kementerian Baru, dan Gejol
September 9, 2025 at 2:52 pm-
-
Up::0
Guys, kita lagi punya Menkeu baru nih, Purbaya Yudhi Sadewa. Di balik euforia pelantikannya, sebenarnya PR dia enggak sedikit dan cukup berat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi penuh ketidakpastian.
Pertama, ada isu anggaran besar di kabinet Merah Putih yang harus dia kelola dengan sangat hati-hati. Menkeu harus bisa pastiin alokasi anggaran tepat sasaran tanpa bikin defisit makin bengkak. Ini bukan hal mudah, apalagi ditambah banyaknya kebutuhan kementerian dan program pemerintah yang harus jalan. Bayangin gimana pressure-nya supaya anggaran yang besar itu bisa dipakai secara efisien dan efektif, tanpa buang-buang uang negara.
Kedua, ada kementerian baru, yaitu Kementerian Haji, yang pastinya juga butuh dukungan anggaran dan kebijakan fiskal yang jelas. Ini jadi tantangan baru buat Kemenkeu, gimana cara mengintegrasikan kementerian baru ini dalam pengelolaan anggaran negara tanpa mengorbankan sektor penting lain yang juga butuh dana.
Terakhir, kondisi pasar modal dan nilai tukar rupiah yang anjlok setelah pelantikan Purbaya jadi perhatian besar. IHSG turun dan rupiah melemah tentu bikin semua pihak was-was. Ini PR tambahan buat Menkeu baru supaya bisa cepat bergerak menenangkan pasar, memperkuat keyakinan investor, dan memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi nasional.
Nah, gue pengen tahu nih, menurut kalian, strategi apa yang sebaiknya dilakukan Purbaya untuk mengatasi PR segede itu? Apakah pengalamannya di sektor keuangan dan edukasi ekonomi dari luar negeri cukup untuk bantu dia navigate kondisi rumit kayak gini? Selain itu, gimana peran Dirjen Pajak di bawahnya untuk bantu ngerek penerimaan negara supaya anggaran yang besar itu bisa tertutup?
Kalau dilihat dari sudut pandang kalian, apa saja risiko terbesar yang harus diwaspadai Menkeu baru dalam mengelola anggaran kabinet besar dan kementerian baru? Dan bagaimana sebaiknya langkah konkrit untuk menstabilkan IHSG dan rupiah supaya ekonomi gak makin tertekan?
Mari diskusi, karena perubahan di pucuk pimpinan fiskal sangat menentukan arah perekonomian kita ke depan. Pendapat kalian penting banget nih!
-
Untuk stabilisasi IHSG dan rupiah, Menkeu harus bekerja sama erat dengan Bank Indonesia. Mereka perlu memberikan sinyal yang meyakinkan kepada investor, misalnya dengan mengumumkan langkah konkret untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Soal Dirjen Pajak, mereka harus fokus pada optimalisasi penerimaan dari sektor yang belum tergarap seperti ekonomi digital, daripada hanya menaikkan pajak yang bisa membebani masyarakat. Risiko terbesarnya? Kehilangan kepercayaan pasar. Kalau pasar sudah hilang kepercayaan, apa pun kebijakan yang diambil akan sulit berhasil.
-
Menkeu baru harus punya strategi komunikasi yang kuat dan transparan. Dia perlu menenangkan pasar dengan menunjukkan bahwa anggaran besar kabinet baru dikelola secara disiplin, bukan sekadar jor-joran. Pengalamannya di sektor keuangan dan edukasi ekonomi global memang aset, tapi yang paling penting adalah kemampuannya menerapkan teori itu dalam praktik, terutama di tengah tarik-ulur kepentingan politik.
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:purbaya besar
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:baru antara
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:menkeu besar kementerian
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:baru purbaya
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:menkeu purbaya kementerian
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoâĻ8 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:besar
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:menkeu baru purbaya antara kementerian
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraâĻ3 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:baru
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:besar
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:baru antara
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangââAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,â begitu pikirâĻ17 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:antara besar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:baru anggaran kementerian
