[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pentingnya pembenahan iklim investasi menurut saya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai menyoroti tantangan struktural yang selama ini menghambat masuknya modal asing maupun ekspansi investasi domestik. Fakta bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga—seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia—sebenarnya bukan isu baru, namun contohnya semakin terlihat jelas, salah satunya dari keputusan Nvidia memilih Malaysia sebagai lokasi investasi teknologi maju. Ini menunjukkan bahwa daya saing kita masih memerlukan perbaikan mendasar, terutama dalam aspek kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan stabilitas kebijakan.

Pembentukan Task Force Debottlenecking menjadi langkah yang cukup strategis, terutama karena pemerintah ingin menjadikan kondisi lapangan sebagai acuan utama penyusunan kebijakan. Selama ini, banyak regulasi yang lahir dari meja birokrasi, bukan dari realita yang dihadapi pelaku usaha. Dengan model bottom-up seperti ini, peluang keberhasilan kebijakan menjadi jauh lebih besar. Apalagi Menkeu menyatakan kesediaannya memimpin langsung sidang debottlenecking secara berkala, bahkan mengalokasikan satu hari penuh untuk proses tersebut. Ini menunjukkan komitmen yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga operasional.

Melihat rekam jejak pemerintahan sebelumnya yang pernah menyelesaikan 193 kasus debottlenecking senilai Rp 894 triliun (2016–2019), ada alasan untuk optimis. Jika mekanisme ini dimaksimalkan kembali, perbaikan ekosistem investasi bisa terjadi jauh lebih cepat dan lebih terukur. Pendekatan “dari lapangan ke regulasi” seperti yang disampaikan Menkeu merupakan pola yang sebenarnya sudah lama diharapkan pelaku usaha, mengingat seringnya kebijakan top–down tidak menyentuh akar masalah.

Selain itu, fokus pemerintah pada pengetatan pengawasan barang ilegal impor juga menjadi poin penting. Jika pasar domestik terus dibanjiri barang yang tidak melalui jalur resmi, industri lokal akan selalu berada dalam posisi kalah. Penindakan terhadap barang bekas ilegal di perbatasan adalah langkah logis untuk melindungi kapasitas industri dalam negeri. Ketika pasar domestik kuat, permintaan terjaga, dan industri terlindungi, investasi akan lebih tertarik masuk—karena ekosistemnya sehat.

Dengan kombinasi kolaborasi fiskal–moneter, perbaikan iklim investasi, serta perlindungan pasar domestik, target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun depan hingga 8% dalam kurun 4–5 tahun tentu ambisius. Namun, target ini masih masuk akal jika konsistensi kebijakan benar-benar terjaga dan hambatan-hambatan struktural dapat diselesaikan secara sistematis.

Bagi saya, inti dari pernyataan Menkeu sebenarnya adalah ajakan untuk memperbaiki cara kerja kebijakan ekonomi: lebih responsif, lebih grounded pada realita lapangan, dan lebih siap menyesuaikan regulasi dengan dinamika industri.

Pertanyaan untuk rekan-rekan FINTAX Community:

Menurut Anda, hambatan terbesar apa yang selama ini paling menghalangi arus investasi masuk ke Indonesia: birokrasi, kepastian hukum, infrastruktur, atau faktor SDM?
Apakah pendekatan debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menkeu cukup efektif untuk memperbaiki iklim investasi, atau diperlukan perubahan regulasi yang lebih fundamental?
Bagaimana pendapat Anda tentang target pertumbuhan ekonomi 6–8%? Terlalu optimis atau realistis?
Sangat menarik mendengar pandangan dari komunitas, terutama dari teman-teman yang berkecimpung langsung dalam sektor keuangan, perpajakan, atau investasi.