[WIDDY FERDIANSYAHParticipant Rockstar Show Details 4 RequirementsLog in to website 25 timesReply to a topic 7 timesCreate a new topic 5 timesWatch any video 2 times]

Up

0

::

Apa hukumnya mengganti mandi wajib dengan mandi bola?
Jawabannya: nggak sah.

Lucu? Iya. Tapi coba kalau beneran dipraktikkan?
– Nggak bersih.
– Nggak menggugurkan kewajiban.
– Dan kalau kamu pakai buat ngeles… tetap salah.

Sekarang bayangkan, kamu rekrut orang buat kerja tetap, tapi dikasih PKWT.

Kamu tahu itu pekerjaan yang dibutuhin terus, berulang, dan bagian dari operasional inti.
Tapi karena “lebih enak kontrak”, kamu pakai PKWT.
Lucu? Iya. Salah? Sangat.

Banyak HR dan perusahaan terjebak logika begini:
“Yang penting kita kasih kerja, terserah bentuknya gimana.”
“Toh nanti bisa diperpanjang terus.”
“Nggak apa-apa, asal jangan status tetap.”

Padahal di mata hukum, yang jadi patokan itu sifat pekerjaan dan praktiknya di lapangan, bukan kemauan sepihak dari perusahaan.

LANDASAN HUKUM
Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003
“PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.”

Artinya:
PKWT hanya boleh untuk pekerjaan sementara, proyek, musiman, atau pengganti sementara.

Kalau pekerjaan itu:
– Terus-menerus
– Tidak punya batasan waktu yang jelas
– Dilakukan setiap hari oleh tim inti
Maka secara hukum harusnya PKWTT.

Pasal 10 PP No. 35 Tahun 2021
PKWT yang tidak memenuhi ketentuan dianggap sebagai PKWTT.

Nah loh.
Kalau kamu pakai PKWT tapi pekerjaannya tetap,
tanpa kamu sadari… statusnya berubah sendiri jadi PKWTT.

Dan tau apa artinya?
– Mereka punya hak atas pesangon.
– Mereka punya masa kerja kumulatif.
– Mereka bisa menggugat kamu ke PHI (dan menang).

ANALOGI PALING JELAS:
Mandi wajib itu kewajiban. Mandi bola itu hiburan.

Sama seperti:
PKWTT itu hak. PKWT itu fleksibilitas hukum yang punya syarat.

Kalau kamu salah tempatkan—mandi wajib diganti mandi bola,
atau pekerjaan tetap dikasih kontrak…
hasilnya bukan hanya “salah konteks”—tapi bisa kena risiko hukum.

Kesimpulannya:
Pilih kontrak kerja bukan dari kemudahanmu. Tapi dari kejelasan hukum.
PKWT bukan solusi HR yang males repot.
PKWTT bukan ancaman.

Tapi bentuk penghormatan terhadap hubungan kerja yang sah.

salah satu Referensi contoh kasus, silahkan search di google dengan keyword “Putusan MK No 72/PUU/XVI_2018”