Home / Topics / Finance & Tax / Ekualisasi Biaya Sewa x PPh Final Pasal 4 ayat (2)
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 1 year, 9 months ago by
Ujang Rahmat.
Ekualisasi Biaya Sewa x PPh Final Pasal 4 ayat (2)
November 1, 2024 at 5:56 pm-
-
Up::0
Mungkin sudah sering dibahas bahwa salah satu tax management yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah ekualisasi antara biaya-biaya dengan objek PPh pemotongan/pemungutan. Misalnya beban gaji atau beban yang terkait dengan karyawan haruslah sama dengan DPP PPh yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Namun demikian, tidak semua biaya-biaya itu akan selalu sama dengan DPP PPh yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh. Salah satunya adalah biaya sewa gedung.
—
Misalkan, perusahaan menyewa Gedung selama 5 tahun senilai 5M.
Di tahun pertama akan ada jurnal
𝗦𝗮𝗮𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗮𝗴𝗶𝗵𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗴𝗲𝗱𝘂𝗻𝗴
(D) Sewa dibayar di muka 5.000.000.000
(D) PPN Masukan 550.000.000
(K) Utang Usaha 5.550.000.000𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿𝗮𝗻 𝘂𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘄𝗮
(D) Utang Usaha 5.550.000.000
(K) Kas 5.050.000.000
(K) Utang PPh Pasal 4 (2) 500.000.000𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗣𝗵 𝗠𝗮𝘀𝗮
(D) Utang PPh Pasal 4 (2) 500.000.000
(K) Kas 500.000.000𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗯𝗮𝗻 𝗦𝗲𝘄𝗮
(D) Beban Sewa (Amortisasi) 1.000.000.000
(K) Sewa dibayar di muka 1.000.000.000Kemudian di tahun kedua sd. kelima akan ada jurnal
𝗣𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗯𝗮𝗻 𝗦𝗲𝘄𝗮
(D) Beban Sewa (Amortisasi) 1.000.000.000
(K) Sewa dibayar di muka 1.000.000.000Dari jurnal di atas akan terlihat bahwa:
• Beban Sewa di tahun pertama adalah 1M, sedangkan DPP di SPT PPh Masa adalah 5M (terdapat selisih 4M)
• Kemudian di tahun kedua s.d. kelima ada beban sewa masing2 1M, sedangkan tidak ada pelaporan/penyetoran PPh Pasal 4 (2) di tahun-tahun tersebut.Hal di atas harus dimengerti dan bisa dijelaskan oleh tim pajak jika suatu saat ada SP2DK dari otoritas pajak yang menanyakan adanya selisih antara beban sewa yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP Sewa yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2).
-
sip… makasih tips nya pak Albert
-
Terima aksih banyak pak Alberst Infonya sangat bermanfaat sekali
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:ekualisasi sewa pph pasal ayat
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:biaya pph
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pph pasal
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pph pasal
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pph final pasal
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:biaya pph final pasal
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:biaya
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:biaya
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:biaya
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pph pasal
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pasal ayat
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pasal ayat
