[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Pemerintah memastikan bahwa penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) baru dapat rampung pada akhir 2026, atau mundur dari target awal pada kuartal pertama 2025. Dikutip dari Bisnis.com, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan bahwa tenggat waktu baru ini merupakan target paling ambisius saat ini, mengingat lamanya proses negosiasi yang dibutuhkan pihak Uni Eropa.

Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian di akhir pekan lalu, Djatmiko mengungkapkan bahwa penandatanganan perjanjian diperkirakan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2026. Setelah penandatanganan, tahapan selanjutnya adalah proses ratifikasi yang harus melalui DPR. Proses ini bisa memakan waktu lama karena bisa dilakukan melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

Menurut Djatmiko, skenario terbaik adalah implementasi IEU-CEPA dapat dimulai pada akhir 2026 atau paling lambat pada kuartal I tahun 2027. “Pak Menko ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ungkap Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono yang dikutip pada Minggu (15/06). Ia menilai target ini sangat ambisius mengingat kompleksitas ratifikasi di kedua pihak.

Proses negosiasi sendiri telah berlangsung sejak 2016, yang berarti sudah berjalan selama sembilan tahun tanpa penyelesaian final. Dalam hasil perundingan terbaru, IEU-CEPA diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi barang ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Komoditas Indonesia yang masuk ke pasar Eropa akan menikmati tarif hingga 0 %. Uni Eropa telah berkomitmen untuk memberikan preferensi tarif terhadap 98,61 % dari seluruh pos tarif mereka, yang berarti hampir seluruh ekspor Indonesia akan mendapat perlakuan istimewa.

Sementara itu, Indonesia juga akan memberikan preferensi terhadap 97,4 % pos tarif untuk produk dari Uni Eropa. Hal ini berarti sekitar 98 % barang impor dari Uni Eropa juga akan menikmati perlakuan preferensial. Djatmiko menyebut angka tersebut lebih besar dibandingkan perjanjian serupa antara Uni Eropa dengan negara mitra lain seperti Vietnam.

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih atas informasinya Albert, sangat komprehensif! 🙌
Melihat negosiasi IEU-CEPA yang sudah berjalan hampir satu dekade, memang wajar kalau ekspektasi publik tinggi. Tapi di sisi lain, proses panjang ini juga menunjukkan betapa kompleksnya menyatukan kepentingan lintas negara ya apalagi kalau sudah menyangkut tarif, akses pasar, dan regulasi teknis lainnya.

Menurut saya, kabar bahwa 98,61% pos tarif Uni Eropa akan diberikan preferensi ke Indonesia adalah peluang besar yang harus kita siapkan dengan serius. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja karena kita kurang siap dari sisi daya saing, standar mutu, dan kemampuan industri lokal memenuhi permintaan pasar Eropa.

Semoga target implementasi akhir 2026 bisa tercapai tanpa banyak hambatan politik dan birokrasi. Dan semoga juga pelaku usaha lokal bisa mulai bersiap dari sekarang lho karena ketika pintu dibuka, yang siaplah yang akan masuk duluan.

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Betul banget, Lia! Proses negosiasi yang memakan waktu hampir 10 tahun ini jelas menunjukkan betapa rumitnya proses kesepakatan antar negara besar. Tapi, peluang yang dibawa oleh IEU-CEPA ini memang besar banget buat Indonesia, terutama dengan 98,61% tarif Uni Eropa yang akan diprioritaskan.

Saya setuju kalau kesiapan industri lokal itu kunci utama. Jangan sampai momentum ini terlewatkan karena kurang siap. Makanya penting banget untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk kita, apalagi dengan potensi pasar Eropa yang besar. Semoga saja target implementasi bisa tercapai tanpa hambatan besar, dan para pelaku usaha mulai menyusun strategi sejak sekarang agar bisa bersaing secara optimal.

[LiaParticipant Rookie]

Setuju banget, Albert! Negosiasi yang panjang ini emang nunjukin betapa rumitnya kepentingan dua pihak besar. Tapi aku juga ngerasa, justru karena peluangnya gede banget, kita nggak boleh cuma nungguin pemerintah aja.

Banyak pelaku usaha—terutama UMKM yang mungkin belum tahu apa aja yang perlu disiapkan biar bisa tembus pasar Eropa. Mulai dari standar kualitas, packaging, sampai sertifikasi kayak EU Organic atau Fair Trade, itu semua butuh waktu dan bimbingan.

Semoga ke depannya ada program pendampingan yang benar-benar nyentuh ke pelaku usaha kecil juga, bukan cuma korporasi besar. Karena yang siap dari sekarang, kemungkinan besar yang bakal duluan ambil posisi di pasar baru nanti.

Menurutmu, langkah awal apa nih yang bisa mulai disiapin sama pelaku usaha biar nggak kaget pas perjanjian ini beneran jalan?

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Betul banget, Lia! Pendampingan ke UMKM itu krusial supaya mereka bisa siap secara teknis dan administratif, nggak cuma berharap kebijakan dari atas. Langkah awal yang bisa dilakukan pelaku usaha menurut saya adalah:
1. Pahami regulasi dan standar pasar Eropa — mulai dari sertifikasi produk sampai aturan labeling yang ketat di sana.
2. Perbaiki kualitas produk dan proses produksi supaya memenuhi standar internasional.
3. Cari informasi dan pelatihan yang terkait ekspor dan manajemen rantai pasok.
4. Bangun koneksi dan jejaring bisnis baik dengan eksportir, asosiasi perdagangan, maupun konsultan ekspor.
Kalau hal-hal ini bisa mulai disiapkan dari sekarang, pelaku usaha kecil maupun menengah akan lebih siap menghadapi tantangan saat IEU-CEPA resmi berlaku. Semoga pemerintah juga terus memperkuat program pendampingan agar tidak hanya menguntungkan korporasi besar tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
Ngomong-ngomong, menurut kamu apa tantangan terbesar yang selama ini bikin UMKM sulit untuk go ekspor? Apa dari sisi regulasi, pendanaan, atau hal lain yang perlu lebih difokuskan solusi oleh pemerintah dan pelaku usaha?