Home / Topics / Finance & Tax / Marketplace Dipungut PPh 22? Ini Kriteria & Cara Kreditnya
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 8 months ago by
WIDDY FERDIANSYAH.
Marketplace Dipungut PPh 22? Ini Kriteria & Cara Kreditnya
August 8, 2025 at 1:45 pm-
-
Up::0
Halo teman-teman Fintax Community! 👋
Gue mau share & diskusi nih soal update terbaru dari DJP yang menurut gue cukup penting buat pelaku e-commerce, khususnya yang jualan di marketplace. So, siapa tahu dari temen-temen ada yang kena dampaknya atau pengen sekadar nambah insight pajak terbaru.
Per 5 Agustus 2025, DJP resmi menerbitkan PER-15/PJ/2025 yang ngatur soal penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Jadi, ke depannya, gak semua marketplace bisa langsung jadi pemungut. Harus penuhi kriteria tertentu dulu, yaitu:
1. Punya escrow account (rekening penampungan sementara) buat nampung penghasilan merchant.
2. Memiliki nilai transaksi yang melebihi Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
3. Jumlah pengakses dari Indonesia melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.Nah, kalau udah memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria ini, marketplace-nya bisa ditunjuk resmi sama DJP lewat surat keputusan. Penunjukannya berlaku efektif di bulan berikutnya setelah SK dikeluarin.
Lalu gimana soal pajak yang udah dipotong marketplace ini? Bisa dikreditin gak?
Tenang, bisa kok. Diatur juga dalam Pasal 9 PER-15/PJ/2025. PPh 22 yang dipungut bisa dikreditkan asal si pedagang (merchant) udah kasih data nama + NPWP atau NIK yang terdaftar di DJP ke pihak marketplace. Data ini nanti akan dicantumkan dalam bukti potong PPh 22, yang jadi syarat utama buat bisa dikreditkan.
Jadi penting banget buat pedagang buat aware & pastiin datanya udah dikasih ke platform tempat jualannya. Kalo gak, ya sayang banget pajaknya bisa-bisa gak bisa dikreditin.
Menurut gue sih, langkah DJP ini cukup strategis. Tujuannya jelas: ningkatin kepatuhan pajak dari sektor digital yang makin gede skalanya. Tapi di sisi lain, tantangannya juga banyak, kayak kesiapan sistem marketplace, edukasi ke merchant, dan validasi data yang tepat.
Nah, gue pengen tahu juga pendapat kalian nih:
• Buat temen-temen yang kerja di bidang e-commerce atau accounting, kira-kira udah siap belum ya sistem marketplace besar kayak Tokped, Shopee, dsb buat implementasi aturan ini?
• Terus, menurut kalian, perlu gak sih ada sosialisasi khusus dari DJP langsung ke merchant soal cara ngisi data biar potongan PPh 22 ini gak mubazir?Yuk diskusi! 🔥
Feel free buat nambahin atau koreksi kalau ada poin yang kelewat. Semoga bermanfaat dan bikin kita makin melek pajak di era digital ini 🙌
-
WIDDY FERDIANSYAHParticipantPionner
6 Requirements
- Login ke website sebanyak 20 kali
- Balas Thread sebanyak 30 kali
- Buat Thread baru sebanyak 15 kali
- Ubah foto profil 1 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 10 kali - Info selengkapnya di Page Share & Claim
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 2 kali - Info selengkapnya di Page Share & Claim

1 replies
95 views
August 8, 2025 at 5:54 pmSeandainya saya sebagai WP Pribadi, memiliki akun Marketplace, jika dikenakan PP22 apakah bisa di kreditkan?
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pph amp cara
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pph amp cara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pph amp cara
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:amp cara
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pph amp cara
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:amp cara
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:amp cara
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pph amp cara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pph amp cara
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:amp cara
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pph amp cara