[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Menurutnya, kajian terhadap kemungkinan tersebut masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta realisasi penerimaan negara hingga akhir 2025. “Kita baru naik ya dari 10 % ke 11 %? Jadi gini, Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 pada Selasa (14/10).

Purbaya menekankan bahwa evaluasi tarif PPN dilakukan dengan sangat hati-hati karena kebijakan ini berdampak langsung pada penerimaan negara. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan penurunan tarif bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat. “Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati,” sambung mantan Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2021-2025 ini.

Sementara itu, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025 menunjukkan performa yang tetap adaptif dan kredibel. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah proyeksi sepanjang tahun sebesar 2,78 % PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 18 triliun, menandakan pengelolaan fiskal yang tetap sehat.

Purbaya menyampaikan, bahwa capaian ini menggambarkan kemampuan APBN menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah. “APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel, menjadi instrumen utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” jelas Purbaya kepada awak media.

Hingga akhir September 2025, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.863,3 triliun atau sekitar 65 % dari target dalam outlook tahun berjalan. Meski sudah melampaui separuh target, capaian tersebut secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Purbaya menjelaskan bahwa tekanan terhadap pendapatan negara terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya dari sektor migas dan pertambangan. (Rp)

[LiaParticipant Rookie]

Kalau benar tarif PPN turun, pelaku usaha bisa dapat efek positif juga. Harga jual bisa lebih kompetitif dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kuncinya tetap di implementasi dan konsistensi kebijakan supaya dunia usaha bisa antisipasi dengan baik.

[LiaParticipant Rookie]

Kalau memang ada peluang penurunan tarif PPN di 2026, ini bisa jadi stimulus yang menarik buat konsumsi domestik. Tapi memang perlu perhitungan matang, karena PPN itu salah satu penyumbang utama penerimaan negara. Pemerintah harus pastikan ruang fiskalnya cukup kuat sebelum eksekusi kebijakan ini.

[LiaParticipant Rookie]

Kalau penurunan tarif PPN ini jadi kebijakan strategis, jangan lupa perlu disinergikan dengan reformasi pajak lainnya. Jangan sampai penerimaan negara jangka menengah terganggu. Harus ada balancing antara daya beli dan keberlanjutan fiskal.

[LiaParticipant Rookie]

Menarik juga lihat kinerja APBN yang tetap surplus primer dan defisit rendah. Ini artinya ruang fiskal pemerintah sebenarnya cukup fleksibel. Mungkin itu juga yang bikin pemerintah punya opsi untuk review tarif PPN tanpa langsung tekan APBN.