Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Purbaya Buka Peluang Penurunan Tarif PPN Pada 2026
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 7 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Purbaya Buka Peluang Penurunan Tarif PPN Pada 2026
October 16, 2025 at 1:52 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Menurutnya, kajian terhadap kemungkinan tersebut masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta realisasi penerimaan negara hingga akhir 2025. “Kita baru naik ya dari 10 % ke 11 %? Jadi gini, Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 pada Selasa (14/10).
Purbaya menekankan bahwa evaluasi tarif PPN dilakukan dengan sangat hati-hati karena kebijakan ini berdampak langsung pada penerimaan negara. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan penurunan tarif bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat. “Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati,” sambung mantan Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2021-2025 ini.
Sementara itu, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025 menunjukkan performa yang tetap adaptif dan kredibel. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah proyeksi sepanjang tahun sebesar 2,78 % PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 18 triliun, menandakan pengelolaan fiskal yang tetap sehat.
Purbaya menyampaikan, bahwa capaian ini menggambarkan kemampuan APBN menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah. “APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel, menjadi instrumen utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” jelas Purbaya kepada awak media.
Hingga akhir September 2025, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.863,3 triliun atau sekitar 65 % dari target dalam outlook tahun berjalan. Meski sudah melampaui separuh target, capaian tersebut secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Purbaya menjelaskan bahwa tekanan terhadap pendapatan negara terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya dari sektor migas dan pertambangan. (Rp)
-
Kalau benar tarif PPN turun, pelaku usaha bisa dapat efek positif juga. Harga jual bisa lebih kompetitif dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kuncinya tetap di implementasi dan konsistensi kebijakan supaya dunia usaha bisa antisipasi dengan baik.
-
Kalau memang ada peluang penurunan tarif PPN di 2026, ini bisa jadi stimulus yang menarik buat konsumsi domestik. Tapi memang perlu perhitungan matang, karena PPN itu salah satu penyumbang utama penerimaan negara. Pemerintah harus pastikan ruang fiskalnya cukup kuat sebelum eksekusi kebijakan ini.
-
-
Menarik juga lihat kinerja APBN yang tetap surplus primer dan defisit rendah. Ini artinya ruang fiskal pemerintah sebenarnya cukup fleksibel. Mungkin itu juga yang bikin pemerintah punya opsi untuk review tarif PPN tanpa langsung tekan APBN.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya 2026
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:2026
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu tarif 2026
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya buka ppn 2026
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu purbaya 2026
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:ppn 2026
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu purbaya buka ppn 2026
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:buka 2026
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:tarif
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:buka ppn
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:buka
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:buka
