[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Up

0

::

JAKARTA, DDTCNews – Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman terhadap status subjek pajak menjadi hal yang sangat penting karena menentukan kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh). Baik individu maupun badan usaha, semua pihak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan akan dikategorikan sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan tertentu.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, untuk subjek pajak badan dalam negeri, kewajiban sebagai wajib pajak dimulai sejak badan tersebut didirikan atau berkedudukan di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, subjek pajak luar negeri—baik berupa individu maupun badan—dianggap sebagai wajib pajak apabila memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, atau menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PPh, “Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.” Artinya, untuk dikategorikan sebagai wajib pajak, seorang subjek pajak harus memenuhi dua syarat utama: syarat subjektif (misalnya status kewarganegaraan atau keberadaan badan di Indonesia) dan syarat objektif (yakni adanya penghasilan).

Dengan demikian, subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang telah memenuhi dua syarat tersebut akan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), sedangkan subjek pajak luar negeri yang memenuhi syarat akan menjadi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).
Penting untuk memahami perbedaan perlakuan perpajakan antara WPDN dan WPLN karena ada ketentuan yang berbeda dalam pengenaan PPh:
1. Sumber Penghasilan yang Dikenai Pajak
WPDN dikenai pajak atas seluruh penghasilan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebaliknya, WPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber di Indonesia.
2. Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak
WPDN dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum yang progresif. Sedangkan WPLN dikenai pajak atas penghasilan bruto dengan tarif sepadan (tarif efektif yang biasanya lebih tinggi karena tanpa pengurangan biaya).
3. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan
WPDN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sebagai bentuk pertanggungjawaban pajaknya setiap tahun. Sementara itu, WPLN umumnya tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena pajaknya dipenuhi melalui sistem pemotongan yang bersifat final.

Namun, khusus untuk WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan WPDN. Ini berarti BUT wajib melakukan pembukuan, menyampaikan SPT Tahunan, dan dikenai pajak atas penghasilan neto dengan tarif umum, sebagaimana badan usaha dalam negeri.

Memahami perbedaan dan ketentuan ini menjadi kunci bagi para pelaku usaha maupun individu, baik di dalam maupun luar negeri, agar tidak salah langkah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apalagi di tengah upaya Ditjen Pajak yang terus mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat pengawasan berbasis data.

Mari menjadi wajib pajak yang patuh dan cerdas, karena pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.