[Albert YosuaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan produktif di sektor pertanian dan industri padat karya yang menjadi penopang utama perekonomian serta penyerap tenaga kerja. Kedua sektor tersebut dinilai masih menghadapi tantangan, mulai dari produktivitas pertanian yang stagnan hingga tekanan persaingan global pada industri makanan-minuman, tekstil, garmen, alas kaki, hingga furnitur.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan dua skema prioritas yakni Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Kredit Alsintan bertujuan memperkuat mekanisasi pertanian dan meningkatkan produktivitas, sementara KIPK difokuskan untuk menopang modal kerja, menjaga daya saing industri, sekaligus mempertahankan lapangan kerja. Kedua program ini dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menjelaskan, bahwa hingga 19 Agustus 2025 penyaluran Kredit Alsintan telah mencapai Rp 30,73 miliar kepada 43 debitur. Strategi optimalisasi dilakukan melalui penyesuaian kebijakan sesuai potensi daerah, peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

Sementara itu, program KIPK dipayungi Permenperin Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur penerimanya, baik individu maupun badan usaha yang bergerak di industri padat karya. Debitur KIPK dapat memperoleh plafon pinjaman mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 5 %. Kredit ini diharapkan dapat mendukung revitalisasi mesin, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru.

Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena perannya sebagai pusat industri manufaktur nasional. Pada triwulan kedua 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,23 % atau lebih tinggi dari capaian nasional. Hingga 11 Agustus 2025, realisasi penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp 16,89 triliun kepada 315 ribu debitur. Melalui forum diskusi dan kunjungan lapangan ke calon penerima KIPK di Majalaya, pemerintah berharap program pembiayaan ini dapat semakin mendorong kemandirian petani dan pelaku industri padat karya. (Rp)