Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan Pajak Impor Dalam Proposal Negosiasi Ke AS
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 3 months ago by
Lia.
Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan Pajak Impor Dalam Proposal Negosiasi Ke AS
April 9, 2025 at 10:36 am-
-
Up::1
(Jakarta) Pemerintah terus mempertimbangkan berbagai cara, untuk memastikan dampak tarif Trump dapat ditekan. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membuka opsi pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebagai bagian dari proposal dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan angka atau bentuk insentif fiskal tertentu yang akan ditawarkan.
Menurut Anggito, pemerintah tidak sedang melakukan negosiasi secara langsung, melainkan hanya menyusun daftar opsi yang tersedia. Nantinya, Menko Perekonomian dan Tim Negosiasi akan memiliki banyak opsi pada tawaran negosiasi dalam pembicaraan dengan Pemerintah AS. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada aspek tarif, tetapi juga mencakup langkah-langkah administratif sebagai bagian dari strategi yang lebih menyeluruh.
Opsi pengurangan tarif seperti PPN dan PPh impor tetap dimasukkan dalam usulan, namun masih dalam tahap kajian cost-benefit. Pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap menjaga kredibilitas fiskal. “Kita tidak mau bilang apa-apa dulu, semuanya kita sampaikan dalam bentuk benefit dan cost-nya. Jangan lupa, kita juga harus menjaga kredibilitas dan fiskal kita,” ungkap Wamenkeu Anggito Abimanyu yang dikutip dari Sindonews pada Senin (07/04).
Dalam rangka mendukung upaya ini, Kementerian Keuangan juga tengah menjalankan reformasi administratif. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pemangkasan waktu pemeriksaan impor, percepatan restitusi pajak, serta penyederhanaan prosedur di bea cukai. Reformasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dan adil kepada para pelaku usaha.
Anggito menekankan bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya merespons kebijakan perdagangan AS, tetapi juga menjadi bagian dari agenda reformasi struktural di sektor perdagangan dan perpajakan nasional. Ia menyebut momen ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi demi memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. (Rp)
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pengurangan pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah pertimbangkan pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pemerintah pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah pajak
