Home / Topics / Finance & Tax / PMK 13 Terbit, Pemerintah Tetapkan Insentif PPN DTP Perumahan 2025
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 year, 8 months ago by
Albert Yosua Matatula.
PMK 13 Terbit, Pemerintah Tetapkan Insentif PPN DTP Perumahan 2025
February 17, 2025 at 9:37 am-
-
Up::0(Jakarta) Pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) pada tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/2025, yang melanjutkan program serupa di tahun-tahun sebelumnya. “Agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tahun anggaran 2025,” ungkap kutipan pertimbangan PMK 13/2025 yang dikutip pada Rabu (12/02).Dalam Beleid tersebut, insentif PPN DTP diberikan kepada rumah tapak dan rusun yang memenuhi lima syarat utama. Syarat tersebut antara lain, harga jual maksimal Rp 5 miliar, merupakan rumah baru dalam kondisi siap huni, memiliki kode identitas rumah dari aplikasi PUPR atau Tapera, diserahkan pertama kali oleh pengusaha kena pajak (PKP), serta telah memiliki berita acara serah terima (BAST) antara 1 Januari hingga 31 Desember 2025.PPN DTP yang diberikan memiliki batas pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar dari harga jual rumah. Insentif ini diberikan dalam dua periode. Pada periode pertama, 1 Januari hingga 30 Juni 2025, PPN DTP ditanggung sepenuhnya atau 100 % dari bagian DPP hingga Rp 2 miliar. Sedangkan pada periode kedua, 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif yang diberikan sebesar 50 % dari PPN terutang pada bagian DPP yang sama.Setiap individu hanya berhak mendapatkan insentif PPN DTP untuk satu unit rumah atau satu satuan rusun. Selain itu, rumah yang telah mendapatkan insentif ini tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterima. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan insentif tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan rumah pertama.Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sektor properti tetap bergairah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat yang berencana membeli rumah pada 2025 diimbau untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku agar dapat memanfaatkan insentif PPN DTP secara optimal. (Rp)
-
Viewing 0 reply threads
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
Berdasarkan kata kunci dari thread:
pmk 13 terbit
13 terbit pemerintah
terbit pemerintah tetapkan
pemerintah tetapkan insentif
tetapkan insentif ppn
insentif ppn dtp
ppn dtp perumahan
dtp perumahan 2025
1/1
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan pembelian pemerintah
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan pembelian ppn
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan pemerintah 2025
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan pemerintah 2025 pmk
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan pemerintah insentif
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…6 May 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak pemerintah insentif 2025 pmk
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak pembelian pemerintah 2025 pmk
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan 2025 ppn tahun
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan pemerintah 2025 pmk
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak pmk
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pemerintah 2025 ppn ekonomi pertama
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax pajak perpajakan 2025 pmk memiliki