Home / Topics / Finance & Tax / Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 8 months, 1 week ago by
Albert Yosua Matatula.
Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
July 14, 2025 at 9:55 am-
-
Up::0
Sobat Fintax, kalian sadar gak sih kalau tiap tahun kita selalu bahas masalah yang sama soal pajak? Penerimaan pajak gak optimal, sistem masih ribet, dan trust antara wajib pajak sama otoritas masih kayak LDR—banyak salah paham, minim komunikasi. 🥲 Nah, di Hari Pajak 2025 ini, momen banget buat kita ngaca dan nanya: apa sih yang masih perlu dibenerin biar sistem pajak kita gak stuck di era jadul?
Well, kabar baiknya, pemerintah udah mulai ngebut lewat peluncuran Coretax Administration System sejak awal tahun ini. Ini ibarat update software besar-besaran buat sistem pajak Indo. Tujuannya? Biar urusan pajak makin simple, efisien, dan yang paling penting—user friendly! Tapi yah, namanya juga sistem baru, pasti ada masa-masa adaptasi. Jangan berharap langsung sempurna kayak AI-nya Tony Stark. 😎
Sistem ini juga pengen bawa kita ke era “cooperative compliance”, alias hubungan harmonis antara DJP dan WP. Gak cuma otoritas yang galak nagih, tapi juga WP yang aktif dan paham hak serta kewajibannya. Jadi bukan cuma soal bayar pajak, tapi juga trust dan transparansi dua arah. 🤝
Tapi ingat, digitalisasi aja gak cukup kalau gak dibarengin sama perbaikan mindset dan pelayanan. Coretax bukan solusi instan, tapi jalan panjang buat masa depan pajak yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah kudu gercep benahi bugs dan respon ekspektasi publik yang makin tinggi. Karena ya… kalau sistemnya aja masih error, gimana WP mau percaya? 😬
Sri Mulyani bahkan bilang, sistem ini harus mampu “melayani wajib pajak secara mudah dan mampu mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil.” Itu tiga kata kunci yang penting banget: efisien, akuntabel, adil. Jangan cuma bisa nagih, tapi juga harus kasih kemudahan dan perlindungan hak WP.
Intinya, kita semua—baik otoritas, WP, konsultan pajak, sampe anak magang di KPP—punya peran buat bikin sistem pajak yang lebih solid. Karena pada akhirnya, semua program pembangunan yang kita banggakan itu modalnya ya dari pajak juga, kan?
So, yuk kita support dan kawal reformasi ini bareng-bareng. Karena ketika #PajakTumbuh, bukan cuma negara yang kuat, tapi kita juga yang ikut naik kelas💪
-
Keren banget penjelasannya, Albert 👏 Insight-nya relate dan tepat timing, apalagi di Hari Pajak. Setuju banget, Coretax ini ibarat ngebut di jalan tol digital, tapi tetap harus hati-hati sama lubang kecil yang bisa bikin ‘engine error’. 😅
Aku pribadi berharap banget reformasi ini nggak cuma jadi proyek IT besar-besaran, tapi juga menyentuh esensi: mindset pelayanan, transparansi, dan relasi dua arah yang lebih sehat antara DJP dan WP. Karena kalau trust udah tumbuh, compliance itu bisa jadi lebih natural.
-
Terima kasih, Lia! Ibaratnya kita lagi ngegas di jalan tol digital, memang harus tetap waspada sama lubang-lubang kecil yang bisa bikin rem blong 😅. Setuju banget, reformasi pajak harus menyentuh mindset dan budaya pelayanan juga, bukan cuma teknologi.
Kalau trust antara DJP dan WP makin kuat, pasti compliance bukan beban tapi jadi bagian dari kolaborasi membangun negara. Semoga ke depannya edukasi dan komunikasi bisa makin dipererat supaya semua pihak bisa jalan bareng dengan tujuan yang sama.
Menurut kamu, langkah apa yang paling urgent buat makin memperbaiki relasi ini di era digital sekarang?
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak naik level sekadar
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak sekadar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:sekadar
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak sekadar
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak level
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
