Home / Topics / Finance & Tax / Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Albert Yosua Matatula.
Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
July 14, 2025 at 9:55 am-
-
Up::0
Sobat Fintax, kalian sadar gak sih kalau tiap tahun kita selalu bahas masalah yang sama soal pajak? Penerimaan pajak gak optimal, sistem masih ribet, dan trust antara wajib pajak sama otoritas masih kayak LDR—banyak salah paham, minim komunikasi. 🥲 Nah, di Hari Pajak 2025 ini, momen banget buat kita ngaca dan nanya: apa sih yang masih perlu dibenerin biar sistem pajak kita gak stuck di era jadul?
Well, kabar baiknya, pemerintah udah mulai ngebut lewat peluncuran Coretax Administration System sejak awal tahun ini. Ini ibarat update software besar-besaran buat sistem pajak Indo. Tujuannya? Biar urusan pajak makin simple, efisien, dan yang paling penting—user friendly! Tapi yah, namanya juga sistem baru, pasti ada masa-masa adaptasi. Jangan berharap langsung sempurna kayak AI-nya Tony Stark. 😎
Sistem ini juga pengen bawa kita ke era “cooperative compliance”, alias hubungan harmonis antara DJP dan WP. Gak cuma otoritas yang galak nagih, tapi juga WP yang aktif dan paham hak serta kewajibannya. Jadi bukan cuma soal bayar pajak, tapi juga trust dan transparansi dua arah. 🤝
Tapi ingat, digitalisasi aja gak cukup kalau gak dibarengin sama perbaikan mindset dan pelayanan. Coretax bukan solusi instan, tapi jalan panjang buat masa depan pajak yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah kudu gercep benahi bugs dan respon ekspektasi publik yang makin tinggi. Karena ya… kalau sistemnya aja masih error, gimana WP mau percaya? 😬
Sri Mulyani bahkan bilang, sistem ini harus mampu “melayani wajib pajak secara mudah dan mampu mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil.” Itu tiga kata kunci yang penting banget: efisien, akuntabel, adil. Jangan cuma bisa nagih, tapi juga harus kasih kemudahan dan perlindungan hak WP.
Intinya, kita semua—baik otoritas, WP, konsultan pajak, sampe anak magang di KPP—punya peran buat bikin sistem pajak yang lebih solid. Karena pada akhirnya, semua program pembangunan yang kita banggakan itu modalnya ya dari pajak juga, kan?
So, yuk kita support dan kawal reformasi ini bareng-bareng. Karena ketika #PajakTumbuh, bukan cuma negara yang kuat, tapi kita juga yang ikut naik kelas💪
-
Keren banget penjelasannya, Albert 👏 Insight-nya relate dan tepat timing, apalagi di Hari Pajak. Setuju banget, Coretax ini ibarat ngebut di jalan tol digital, tapi tetap harus hati-hati sama lubang kecil yang bisa bikin ‘engine error’. 😅
Aku pribadi berharap banget reformasi ini nggak cuma jadi proyek IT besar-besaran, tapi juga menyentuh esensi: mindset pelayanan, transparansi, dan relasi dua arah yang lebih sehat antara DJP dan WP. Karena kalau trust udah tumbuh, compliance itu bisa jadi lebih natural.
-
Terima kasih, Lia! Ibaratnya kita lagi ngegas di jalan tol digital, memang harus tetap waspada sama lubang-lubang kecil yang bisa bikin rem blong 😅. Setuju banget, reformasi pajak harus menyentuh mindset dan budaya pelayanan juga, bukan cuma teknologi.
Kalau trust antara DJP dan WP makin kuat, pasti compliance bukan beban tapi jadi bagian dari kolaborasi membangun negara. Semoga ke depannya edukasi dan komunikasi bisa makin dipererat supaya semua pihak bisa jalan bareng dengan tujuan yang sama.
Menurut kamu, langkah apa yang paling urgent buat makin memperbaiki relasi ini di era digital sekarang?
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak sekadar
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak sekadar
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak naik digitalisasi sekadar
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak naik sekadar
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak naik digitalisasi sekadar
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
