[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Target penerimaan pajak tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik sekitar 7,69% dibandingkan APBN 2025 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius mendorong optimalisasi penerimaan negara. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengandalkan sistem Coretax sebagai tulang punggung pencapaian target tersebut menarik untuk dicermati, khususnya dari sisi administrasi perpajakan dan kesiapan ekosistem wajib pajak.

Coretax pada dasarnya diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan klasik administrasi pajak, seperti keterbatasan integrasi data, proses manual yang berulang, hingga risiko kebocoran potensi pajak. Dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, fiskus memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas basis pajak, serta memperkuat pengawasan kepatuhan. Dua kali uji coba yang telah dilakukan—melibatkan hingga 50.000 pegawai Kementerian Keuangan yang login secara bersamaan—menunjukkan bahwa dari sisi teknis, Coretax mulai mendekati tahap kesiapan operasional.

Namun demikian, peningkatan target penerimaan pajak tidak bisa hanya dilihat dari keandalan sistem teknologi semata. Coretax memang dapat memperbaiki proses bisnis dan mempersempit ruang penghindaran pajak, tetapi realisasi penerimaan tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Jika sistem digital semakin canggih tetapi belum diiringi dengan literasi pajak yang memadai dan komunikasi yang efektif kepada wajib pajak, potensi resistensi dan kesalahan pelaporan tetap akan ada.

Selain itu, masa pelaporan SPT Tahunan sering kali menjadi “stress test” sesungguhnya bagi sistem administrasi pajak. Meskipun uji coba menunjukkan Coretax cukup andal, tantangan sebenarnya adalah ketika jutaan wajib pajak dengan latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengakses sistem secara bersamaan. Di titik ini, faktor user experience, stabilitas sistem, serta kesiapan helpdesk dan pendampingan menjadi krusial. Jika tidak dikelola dengan baik, kepercayaan publik terhadap reformasi digital perpajakan justru bisa menurun.

Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan Coretax, baik skala kecil maupun besar, patut diapresiasi. Reformasi perpajakan memang bukan proyek sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan. Coretax dapat menjadi fondasi penting untuk sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, asalkan dibarengi dengan kebijakan yang adil, penegakan hukum yang konsisten, serta pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada target angka.

Untuk memperkaya diskusi di Fintax Community, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan:

Sejauh mana Coretax realistis dapat mendorong kenaikan penerimaan pajak 2026 tanpa menambah beban administrasi bagi wajib pajak?
Apa tantangan terbesar yang kemungkinan dihadapi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam transisi penuh ke Coretax?
Menurut rekan-rekan, apakah peningkatan target penerimaan pajak ini lebih ditopang oleh perbaikan sistem, atau justru oleh perluasan basis pajak dan penguatan pengawasan?
Strategi apa yang seharusnya diprioritaskan DJP agar implementasi Coretax tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga meningkatkan kepatuhan sukarela?
Menarik untuk mendengar pandangan dan pengalaman rekan-rekan, terutama yang sudah mulai berinteraksi langsung dengan Coretax atau terlibat dalam proses kepatuhan pajak sehari-hari.