[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 5 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 timesReply to a topic 10 times]

Up

1

::

(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menyusun ulang regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis. Arahan ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta. Menurut Presiden, kebijakan TKDN perlu disesuaikan dengan kondisi industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa meskipun semangat nasionalisme tetap penting, pendekatan terhadap TKDN tidak boleh kaku. Ia menilai penerapan TKDN yang terlalu dipaksakan justru bisa melemahkan daya saing Indonesia di kancah internasional. “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ungkap Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (08/04).

Untuk itu Presiden Prabowo juga membuka kemungkinan penggantian kebijakan TKDN dengan skema insentif sebagai alternatif yang lebih efektif. Ia menyebut bahwa insentif bisa menjadi jalan tengah yang tetap mendukung industri dalam negeri tanpa menghambat kemajuan teknologi dan inovasi. Hal ini penting agar pelaku industri tetap bisa berkembang dan bersaing secara global.

Lebih lanjut, Presiden meminta para menteri dan pejabat pemerintah untuk segera mengevaluasi serta merevisi kebijakan TKDN. Ia menekankan bahwa pendekatan yang lebih realistis akan membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan industri tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perlu dukungan dari sektor pendidikan dan riset.

Dalam pernyataan penutupnya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa isu TKDN menyangkut berbagai aspek strategis bangsa. “Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya. (Rp)