[Albert Yosua Matatula Rookie]

Up

1

::

(Jakarta) Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan terbaru Amerika Serikat dengan mengirimkan surat resmi ke berbagai lembaga pemerintahan AS, termasuk USTR, US Commerce, dan US Treasury. Respons cepat ini membuahkan hasil positif, dengan Amerika menunjukkan sambutan terbuka terhadap pendekatan Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dijadwalkan untuk memulai perundingan bilateral dengan AS.

Sejak awal, pemerintah Indonesia aktif menjalin komunikasi dengan berbagai negara dan memperkuat posisi kawasan ASEAN dalam menyikapi isu tersebut. Sejumlah negara mitra strategis seperti Malaysia, Singapura, Uni Eropa, Inggris, dan Tiongkok menjadi bagian dari diplomasi aktif yang dilakukan Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa diplomasi ini dilakukan secara intensif sebagai bagian dari strategi respons kolektif menghadapi dampak kebijakan AS.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus dan menyusun paket kebijakan untuk merespons kebijakan tarif AS. Amerika Serikat bahkan mengapresiasi pendekatan Indonesia sebagai “early mover”, yang dinilai memberikan keunggulan dalam proses negosiasi. Menko Airlangga menekankan pentingnya Indonesia memiliki keunikan atau “specialty” agar dapat bersaing dengan 72 negara lain yang juga akan melakukan negosiasi dalam waktu 90 hari.

Indonesia sendiri telah menawarkan proposal komprehensif dan adil (comprehensive and fair proposal) yang tidak hanya menanggapi kebijakan AS, tetapi juga menyertakan permintaan dan inisiatif baru. Salah satunya adalah revitalisasi perjanjian dagang bilateral seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) Indonesia-AS serta kerja sama dalam kerangka ASEAN-AS. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan ekonomi dua arah yang lebih seimbang.

Selain AS, Indonesia juga mengincar pasar strategis lainnya seperti Uni Eropa melalui penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA). Pemerintah pun menyiapkan langkah pembenahan dalam negeri demi mendukung proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP). Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pembentukan dua satgas khusus untuk memperkuat negosiasi dan penyederhanaan regulasi, sebagai bentuk konsolidasi nasional menghadapi dinamika global. (Rp)

[Lia Rookie]

Makasih informasinya mas Albert.

[Albert Yosua Matatula Rookie]

Sama-sama, Lia. Semoga info ini bisa bantu kita semua lebih paham arah kebijakan ke depan—apalagi ini bisa jadi momen penting buat posisi Indonesia di perdagangan global.