Home / Topics / Finance & Tax / Pajak Ditanggung Pemerintah, Harga Tiket Pesawat Diharapkan Lebih Terjangkau
- This topic has 9 replies, 4 voices, and was last updated 3 months ago by
AKHMAD.
Pajak Ditanggung Pemerintah, Harga Tiket Pesawat Diharapkan Lebih Terjangkau
April 28, 2026 at 2:30 pm-
-
Up::0
Pemerintah menerbitkan kebijakan baru berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 25 April 2026.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga avtur yang berpotensi mendorong naiknya tarif tiket pesawat. Dengan adanya insentif ini, pemerintah ingin memastikan harga tiket tetap terjangkau sehingga daya beli masyarakat tidak tertekan.
Dijelaskan bahwa PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi tetap dikenakan, namun seluruh beban pajaknya ditanggung oleh pemerintah selama tahun anggaran 2026. Fasilitas ini mencakup komponen tarif dasar (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Meski demikian, insentif tidak berlaku untuk semua transaksi.
Baca Juga: Lanjutkan Perjuangan Kartini, Yani Panigoro Sebut Posisi Pimpinan Medco 20% Perempuan
Pemerintah membatasi pemberian fasilitas hanya untuk pembelian tiket dan jadwal penerbangan dalam kurun waktu 60 hari sejak aturan diberlakukan.
Menanggapi hal tersebut, MNC Sekuritas melihat upaya pemerintah membatasi kenaikan tarif penerbangan domestik sekitar 9% – 13% sebagai respons terhadap kenaikan harga energi global. Subsidi PPN telah diberikan untuk tiket kelas ekonomi domestik untuk membantu menahan harga tiket di tengah biaya operasional maskapai yang lebih tinggi.
“Langkah ini melengkapi penyesuaian biaya tambahan bahan bakar menjadi 38%, yang mencerminkan kebijakan penyeimbangan secara keseluruhan antara mempertahankan daya beli konsumen dan memastikan keberlanjutan industri penerbangan,” ujar MNC Sekuritas dalam risetnya pada Senin (27/4/2026).
-
🙂
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmNamun, penting juga bagi konsumen untuk tetap cermat dalam melihat harga akhir tiket, membandingkan berbagai opsi, serta memahami periode berlakunya kebijakan ini agar bisa memanfaatkannya secara optimal. Pada akhirnya, kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah pada tiket pesawat bukan sekadar soal harga murah, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, keberlangsungan industri penerbangan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmBagi masyarakat, kebijakan ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan antar daerah, baik untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun keluarga. Harga tiket yang lebih terjangkau dapat meningkatkan aksesibilitas dan membuka peluang mobilitas yang sebelumnya mungkin tertunda karena faktor biaya.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmDari perspektif fiskal, kebijakan P-DTP tentu memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara, karena pemerintah secara langsung mengurangi potensi pendapatan pajak demi memberikan stimulus ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini umumnya bersifat sementara dan ditargetkan pada periode tertentu, misalnya saat musim liburan, pemulihan ekonomi, atau kondisi khusus lainnya.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmDi sisi lain, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini, bukan sekadar perubahan kecil yang tidak terasa di kantong. Maskapai diharapkan dapat menyesuaikan harga secara proporsional dan tidak menjadikan kebijakan ini sebagai ruang untuk mempertahankan margin tanpa memberikan dampak nyata bagi konsumen.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmSkema Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) berarti pemerintah mengambil alih sebagian komponen pajak yang biasanya dibebankan kepada penumpang atau maskapai, sehingga harga tiket yang dibayar konsumen bisa lebih rendah dari sebelumnya.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
9 replies
191 views
May 3, 2026 at 8:59 pmNamun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penghapusan atau penanggungannya semata, melainkan juga pada bagaimana implementasinya di lapangan. Ada beberapa faktor lain yang tetap memengaruhi harga tiket pesawat, seperti harga avtur, biaya perawatan pesawat, kurs mata uang, serta tingkat permintaan dan ketersediaan kursi. Artinya, meskipun pajak ditanggung pemerintah, penurunan harga tiket mungkin tidak selalu signifikan jika komponen biaya lain mengalami kenaikan.
-
Kalau tiket ekonomi disubsidi, gimana dengan tiket bisnis? Apa penumpang bisnis disuruh turun dulu, terus naik ojek online biar hemat?
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak lebih
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak lebih
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pemerintah diharapkan
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak lebih
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak harga lebih
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pemerintah
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak lebih
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak pemerintah harga lebih
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pemerintah
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pemerintah lebih