[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Rekan-rekan Fintax Community,

Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22 efektif 1 Agustus 2026, ulasan teknis dari PMK 37/2025 kini memperlihatkan detail regulasi yang jauh lebih menantang. Kali ini, titik krusialnya bukan lagi sekadar integrasi sistem makro, melainkan akurasi validasi data operasional di internal tim FAT (Finance, Accounting, and Tax) kita masing-masing.

Sebagai praktisi keuangan yang mengelola akun merchant korporasi maupun UMKM di platform digital, ada beberapa poin regulasi administratif penting yang wajib kita mitigasi minggu ini:

1. Kewajiban Informasi Keimigrasian Data (NPWP/NIK vs CoreTax)

Berdasarkan Pasal 6 PMK 37/2025, merchant wajib menyetorkan data NPWP/NIK dan alamat korespondensi yang valid ke pihak marketplace. Ingat, kebenaran informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita (merchant), bukan pihak platform. Bagi rekan-rekan yang mengelola banyak anak perusahaan (subsidiaries) atau brand terpisah, pastikan proses pemadanan data ke profil merchant sudah tuntas. Kegagalan validasi di tingkat ini bisa berakibat pada pengenaan tarif penalti yang lebih tinggi atau kegagalan klaim kredit pajak di masa depan.

2. Siasat “Satu Surat Pernyataan Omzet” untuk Multi-Platform

DJP memberikan simplifikasi administrasi yang menarik: jika entitas kita berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta, kita cukup membuat satu surat pernyataan peredaran bruto (sesuai format Lampiran A PMK 37/2025) untuk diserahkan ke semua marketplace. Namun yang perlu diwaspadai, batasan Rp500 juta ini bersifat konsolidasi. Artinya, angka tersebut mencakup akumulasi omzet dari seluruh toko online (di berbagai platform) ditambah toko offline yang dimiliki. Tim internal FAT harus memiliki dasbor konsolidasi omzet harian yang ketat agar tahu persis kapan angka akumulasi ini menembus Rp500 juta dan siap beralih ke surat pernyataan omzet di atas limit.

3. Rekonsiliasi Dokumen Tagihan (Invoice) Sebagai Bukti Pungut Resmi

Berdasarkan Pasal 12 PMK 37/2025, dokumen tagihan yang diterbitkan melalui sistem marketplace kini kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen ini wajib memuat komponen detail mulai dari nomor tagihan, nama akun, hingga nilai PPh 22 yang dipotong. Bagi tim Accounting, dokumen digital ini adalah dokumen sumber (source document) yang sah untuk menjurnal Pajak Dibayar di Muka atau Pelunasan PPh Final. Pastikan tim Arsip/Tax Anda mengunduh dan mengonsolidasikan dokumen tagihan ini setiap bulan dari dasbor platform untuk keperluan audit.

4. Penanganan Selisih Kurang Bayar via SPT Masa PPh Unifikasi

Ini bagian yang paling membutuhkan ketelitian: PPh Pasal 22 yang dipotong oleh marketplace berfungsi sebagai cicilan pajak berjalan (kredit pajak) atau bagian dari pelunasan PPh Final. Jika di akhir masa pajak terjadi selisih kurang antara PPh Final yang seharusnya terutang dengan PPh Pasal 22 yang telah dipotong otomatis oleh marketplace, maka merchant wajib menyetorkan sendiri kekurangannya ke kas negara. Jangan lupa, kekurangan tersebut wajib dilaporkan secara mandiri menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh pun tetap melekat penuh pada entitas kita.

5. Checklist Taktis Bulan Juli untuk Tim FAT Anda:

Sebelum implementasi resmi berjalan kurang dari sebulan lagi, pastikan Anda mengecek tiga aspek operasional berikut:

1. Verifikasi SKB (Surat Keterangan Bebas): Jika entitas bisnis Anda memiliki SKB pemotongan/pemungutan PPh yang masih valid, segera submit dokumen tersebut ke sistem marketplace agar terbebas dari pemotongan otomatis per 1 Agustus.

2. Drafting Format Surat Pernyataan: Siapkan template surat pernyataan omzet sesuai Lampiran A PMK 37/2025 untuk entitas UMKM grup Anda.

3. Review SOP Penutupan Buku (Closing): Perbarui SOP rekonsiliasi kas masuk agar mencantumkan verifikasi nilai PPh 22 yang dipotong langsung dari saldo penjualan marketplace.

Langkah DJP ini memang mempersempit ruang gerak shadow economy di sektor digital, sekaligus menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil (fair) dengan pelaku usaha konvensional.

Bagaimana strategi tim operasional perpajakan di perusahaan rekan-rekan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung ini? Apakah sistem akuntansi internal Anda sudah siap mengotomatisasi pencatatan Bukti Pungut PPh 22 dari invoice marketplace?

Mari kita bedah dan diskusikan pengalamannya di kolom komentar! ☕👇

[Debbie Christie Rookie]

Jika kita membeli sebuah aset dari marketplace apakah kita harus memotong PPH 22 tsb?