Home / Topics / Finance & Tax / Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 month, 1 week ago by
AKHMAD SYAHREZA.
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”
February 16, 2026 at 1:15 pm-
-
Up::0
Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi juga memiliki konsekuensi fiskal, khususnya terkait pengakuan pendapatan, biaya, serta administrasi PPN.
1️⃣ Accounts Receivable (AR): Revenue Recognition & Exposure Pajak
AR timbul ketika entitas telah menyerahkan barang/jasa dan mengakui pendapatan sesuai prinsip akrual, meskipun kas belum diterima. Secara komersial, pengakuan ini mengikuti standar akuntansi (PSAK berbasis IFRS), termasuk evaluasi expected credit loss (ECL).
Namun secara fiskal, terdapat beberapa titik krusial:
Penghasilan Kena Pajak (PPh Badan)
Pada prinsipnya, penghasilan diakui saat diperoleh (accrued), bukan saat kas diterima. Artinya, kenaikan AR umumnya sudah menjadi objek pajak meskipun belum tertagih.
Cadangan Kerugian Piutang
Secara komersial, allowance for impairment diakui berdasarkan estimasi. Namun secara fiskal, penghapusan piutang baru dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan apabila memenuhi persyaratan tertentu (misalnya telah dilakukan upaya penagihan maksimal dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku). Di sinilah sering timbul beda temporer maupun beda tetap.
PPN Keluaran
PPN terutang pada saat penyerahan BKP/JKP atau saat penerbitan faktur pajak, bukan saat kas diterima. Dengan demikian, peningkatan AR seringkali diikuti kewajiban menyetor PPN, walaupun pelanggan belum membayar. Ini berimplikasi langsung pada tekanan cash flow.
2️⃣ Accounts Payable (AP): Deductibility & Timing Risk
AP mencerminkan kewajiban atas pembelian kredit. Dari sisi akuntansi, beban diakui saat terjadi (matching principle). Namun secara fiskal terdapat beberapa aspek penting:
Biaya yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expense)
Secara umum, biaya dapat dibebankan saat terutang atau saat terjadi, tergantung metode pembukuan fiskal. Namun validitas biaya sangat bergantung pada kelengkapan dokumen (invoice, kontrak, bukti potong jika ada).
PPN Masukan
Hak pengkreditan PPN Masukan timbul apabila terdapat faktur pajak yang sah. Artinya, meskipun AP sudah dicatat, tanpa faktur pajak yang valid maka PPN Masukan belum dapat dikreditkan. Ini menjadi titik risiko dalam pemeriksaan pajak.
Withholding Tax (PPh Pot/Put)
Untuk transaksi jasa atau jenis pembayaran tertentu, timbul kewajiban pemotongan PPh (misalnya PPh 23). Kegagalan melakukan pemotongan dapat mengakibatkan koreksi fiskal dan sanksi administrasi.
3️⃣ Perspektif Manajemen: Sinkronisasi Komersial dan Fiskal
Pada level senior, pengelolaan AP dan AR harus memperhatikan:
Sinkronisasi antara revenue recognition dan kewajiban PPN.
Monitoring aging AR untuk memitigasi risiko pajak atas piutang macet.
Validasi dokumen pendukung AP guna menghindari koreksi saat pemeriksaan.
Analisis dampak terhadap Cash Conversion Cycle (CCC) serta beban pajak kini dan tangguhan.
Secara strategis, AR berpotensi menciptakan tekanan likuiditas akibat kewajiban pajak yang muncul sebelum kas diterima, sedangkan AP berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila dokumentasi dan kewajiban pemotongan tidak dikelola dengan baik.
Dengan demikian, AP dan AR pada level praktisi senior bukan sekadar akun operasional, melainkan titik krusial yang menghubungkan akuntansi komersial, manajemen kas, serta kepatuhan perpajakan. Integrasi fungsi accounting, tax, dan treasury menjadi kunci dalam meminimalkan risiko dan mengoptimalkan efisiensi fiskal.
-
so helpful!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:amp pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan amp layanan pajak baru
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:tax amp pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:amp pajak baru
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan amp layanan pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:layanan pajak baru
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:perpajakan core tax normal amp layanan
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:perpajakan normal amp pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan amp pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tax baru
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan tax amp pajak