Home / Topics / Finance & Tax / Penomoran SAK Indonesia diubah? Biar Apa?
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 9 months ago by
Mochamad Giri Irawan.
Penomoran SAK Indonesia diubah? Biar Apa?
January 31, 2024 at 3:39 pm-
-
Up::0
Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga sudah mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang efektif per 1 Januari 2024 lhoo!
DOR! Kaget apa udah tau dari lama nih infonya? Hmm, tapi kenapa ya alesannya?
Jadi kalo dari info yang Mimin dapet, perubahan ini bertujuan untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan yang tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4).
Tapi tenang aja bosque, perubahan nomor ini ga ngubah isi persyaratan di PSAK dan ISAK kok~ Mau tau perubahan nomornya atau pilih tirai dua? (LAH???)

Perubahan PSAK atau ISAK
- Sebelum : Nomor PSAK/ISAK 1-2 digit
- Sesudah : Nomor PSAK/ISAK 3 digit
- Digit pertama = Digit pertama mengacu pada rujukan IFRS Accounting Standards terkait:
1 = IFRS dan IFRIC
2 = IAS dan SIC
3 = PSAK / ISAK lokal - Digit kedua dan ketiga = Nomor rujukan IFRS Accounting Standards terkait atau PSAK/ISAK lokal terkait
Perubahan PSAK atau ISAK Syariah
- Sebelum : Nomor PSAK/ISAK 3 digit (Kecuali PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah)
- Sesudah : Tetap 3 digit, tapi digit pertama diubah jadi angka 4

Nih deh dikasih tau contohnya juga biar ga bingung-bingung banget

Kalo temen-temen mau kepoin informasi lebih lanjut dan daftar lengkap perubahan nomor SAK Indonesia, gas klik link https://bit.ly/perubahan-nomor yaa!
Nah, jadi gimana nih tanggapan warga akuntan sekalian? Masih gampang lah yaa perubahannya~ 😀
-
Wah, infonya kece banget, Mimin! 😄
Ternyata alasannya masuk akal juga ya, biar lebih jelas mana yang rujuk ke IFRS dan mana yang lokal.
Awalnya sempet mikir, “Lho, ngapain sih ganti-ganti nomor?”, tapi setelah baca penjelasannya jadi paham deh.Selama nggak ngubah isi dan persyaratannya, harusnya sih nggak terlalu bikin pusing ya.
Malah bisa jadi lebih rapi dan sistematis ke depannya. Thanks udah sharing infonya, Mimin! 🙌 -
WoW nice bangget infonya min, kaget baru tahu juga. Untung baca thread lama hehe.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…31 Jul 2026 • Finance & TaxTerkait:sak apa
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:sak apa
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Jul 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:apa
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:sak apa
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:apa
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:sak indonesia apa
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:sak indonesia apa
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:apa
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:apa
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:apa
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:indonesia apa
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:indonesia apa
